Poin-Poin Penting Kemendagri Sebelum Putusan Final Polemik 4 Pulau Aceh

Kemendagri menggelar rapat sebelum memberikan putusan final soal sengketa 4 pulau antar Aceh dengan Sumut.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat membahas polemik kepemilikan empat pulau antara Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/5).

Wakil Kementerian Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan, dalam rapat tersebut menyampaikan beberapa data yang akan digunakan untuk memberikan keputusan final terkait status dari empat pulau tersebut.

Berikut ulasannya:

Nofum

Selain itu, Bima juga mengakui, Kemendagri telah memperoleh sebuah nofum (data baru) yang nantinya akan dipakai untuk melengkapi berkas.

"Data yang baru ini, nofum ini tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden," kata Bima Arya, saat konferensi pers usai rapat, Senin (16/6).

Tidak Ada Kepmendagri yang Tidak Bisa Diubah

Kendati demikian, Bima menegaskan tidak ada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang tidak bisa diubah.

Dia menyebut, apa yang menjadi Kepmendagri soal status wilayah 4 pulau di Aceh yang kini beralih menjadi ke Sumut adalah salah contohnya.

"Ya, seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah atau diperbaiki, begitu ya," ujar dia.

Namun, dia menekankan, mengubah atau memperbaiki Kepmendagri memiliki standar dan proses tertentu. Utamanya, harus melalui kajian yang berisi data pendukung dan pertimbangan dari semua pemangku kepentingan harus terlibat.

"Apapun itu prosesnya, tetapi kami tentu mendengar, menimbang, mempelajari semua masukan, semua data dan perspektif yang disampaikan," jelas Bima.

Respons Pernyataan JK

Kemudian, Bima juga mengatakan akan mendalami pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai empat pulau yang disengketakan oleh Aceh dan Sumut. Dia mengatakan apa yang disampaikan JK bakal dipelajari seperti dokumen-dokumen lainnya.

"Kami melihat apa yang disampaikan Pak Jusuf Kalla itu penting untuk menjadi rujukan. Kami pelajari masing-masing substansi, ke arah mana petunjuk untuk kepemilikan yang lebih permanen begitu," tuturnya.

Sebelumnya, JK mengatakan empat pulau yang disengketakan Aceh dan Sumut adalah milik Aceh. Secara historis, kepemilikan Aceh atas pulau itu berkaitan dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 2005.

Dalam perundingan tersebut disepakati perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno.

UU tersebut menetapkan Provinsi Aceh sebagai daerah otonom dan memisahkan wilayah tersebut dari Sumut.

JK juga menilai UU itu memiliki kedudukan lebih tinggi dari Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Kepmendagri itu menyatakan empat pulau tersebut adalah bagian dari Sumut. Karena itu, kepemilikan Aceh atas empat pulau itu tidak bisa dibatalkan dengan Kepmen.

"Jadi tidak mungkin bisa dibatalkan dengan Kepmen. Kepmen tidak bisa mengubah UU," kata JK.