Perbandingan Efisiensi Anggaran TNI dan Polri, Segini Angkanya

Kementerian/lembaga pun akhirnya melakukam efisiensi anggaran, di antaranya yang terdampak TNI dan Polri.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpers nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Kementerian/lembaga pun akhirnya melakukam efisiensi anggaran, di antaranya yang terdampak TNI dan Polri.

Polri memangkas anggarannya sebesar Rp20,5 triliun dari pagu anggaran Rp126,6 triliun pada 2025.

Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komjen Wahyu Hadiningrat menjelaskan, pagu anggaran Rp126,6 triliun terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp59,44 triliun.

Sementara, untuk belanja barang sebesar Rp34 triliun dan belanja modal sebesar Rp33,09 triliun.

Jika dirinci per program, alokasi anggaran itu untuk program profesionalisme SDM sebesar Rp2,4 triliun, lidik dan sidik Rp5,6 triliun, almatsus dan sarpras sebesar Rp45,7 triliun, harkamtibmas sebesar Rp20,3 triliun, dan dukungan manajemen sebesar Rp52,5 triliun.

"Dalam rekonstruksi anggaran Polri sesuai Inpres, hasil rapat dengan Kemenkeu menghasilkan efisiensi anggaran Polri sejumlah Rp20,5 triliun. Ini sebesar 16,26 persen dari anggaran Polri 2025," kata Wahyu dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Dia menjelaskan, dari total Rp20,5 triliun itu, belanja pegawai tidak terdampak, hanya belanja barang dan belanja modal.

"Belanja barang Rp6,6 triliun atau 19,6 persen dari pagu awal. Tindak lanjut dari rekonstruksi anggaran, sehingga menghasilkan postur anggaran Polri menjadi Rp106 triliun," ujarnya.

Efisiensi Anggaran TNI

Sementara, Kementerian Pertahan (Kemhan) dan TNI juga terdampak, efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran yang terpangkas di Kemenhan sebesar Rp26.993.400.000.

"Pimpinan rapat dan anggota Komisi I yang saya hormati. Efisiensi anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp26,993 triliun," kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

Diketahui, pagu anggaran awal Kemhan sebesar Rp166.263.726.748.000, karena terdampak efisiensi menjadi Rp139.270.326.748.000.

Donny menjelaskan, efisiensi terjadi dibeberapa pos di antaranya belanja barang sebesar Rp10.944.400.000.000. Kemudian, belanja modal Rp16.049.000.000.000.

"Efisiensi diambil dari belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai tidak dikenakan efisiensi," jelasnya.

Berikut rincian efisiensi di Kemenhan dan TNI menurut jenis belanja, unit organisasi dan sumberdana sebagai berikut:

A. Unit organisasi dan sumberdana sebagai berikut:

-Menurut jenis belanja

1. Belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi

2. Belanja barang sebesar Rp10,94 trilin

3. Belanja modal Rp16,05 triliin

A. Efisiensi diambil dari belanja barang dan belanja modal

B. Belanja pegawai tidak dikenakan efisiensi

C. Anggaran tetap berapa pada dipa kemhan dan TNI namun dengan status diblokir

-Menurut organisasi

1. UO Kemhan sebesar Rp8,43 triliun

2. UO Mabes TNI sebesar Rp3,68 triliun

3. UO TNI AD sebesar Rp5,16 triliun

4. UO TNI AL sebesar Rp6,07 triliun

5. UO TNI AU sebesar Rp3,63 triliun

-menurut sumber dana

1. Rupiah murni sebesar Rp20,34 triliun

2. Pinjaman luar negeri sebesar Rp4,71 triliun

3. Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp1,01 triliun

4. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp184,66 miliar

5. BLU sebesar Rp548,37 miliar

6. SBN Syariah Negara sebesar Rp193,29 miliar

Lebih lanjut, Donny menegaskan, pihaknya akan siap melaksanakan efisiensi yang diterapkan oleh Prabowo.

"Kemhan dan TNI siap melaksankan efisiensi anggaran sesuai inpres nomor 1 tahun 2025. Selanjutnya minta persetujuan dari Komisi I DPR RI," imbuh Donny.