Sorot
{{caption}}
Prancis vs Senegal: Didier Deschamps Ungkap Teguran Keras di Ruang Ganti yang Bangkitkan Les Bleus

{{caption}}
Prancis vs Senegal: Didier Deschamps Akui Sempat Tegang Sebelum Akhirnya Lega

{{caption}}
Irak vs Norwegia: Brace Erling Haaland Hancurkan Singa Mesopotamia

{{caption}}
Boneka Unta untuk Cucu dan Salam Terakhir di Nabawi

{{caption}}
Prancis vs Senegal: Kylian Mbappe Resmi Jadi Top Skor Sepanjang Masa Les Bleus

{{caption}}
Piala Dunia 2026: Sempat Kesulitan, Mbappe Bawa Prancis Sikat Senegal

Topik Terkait
{{caption}}
Pengamat UMI Soroti Kesenjangan Regulasi, Mendesak Ketegasan Pemerintah dalam Perlindungan Anak Digital

Dr. Hadawiah dari UMI Makassar menyoroti kesenjangan serius antara regulasi Perlindungan Anak Digital (PP Tunas) dan praktik di lapangan, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas demi keselamatan generasi muda di ranah maya.

{{caption}}
PP Tunas Perlindungan Anak: Aktivis Kaltara Apresiasi Pembatasan Platform Digital untuk Anak

Aktivis perempuan Kalimantan Utara menyambut baik pemberlakuan PP Tunas Perlindungan Anak, sebuah regulasi yang membatasi akses platform digital bagi anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah krusial untuk melindungi tumbuh kembang generasi muda dari risiko

{{caption}}
Kebijakan Pembatasan Medsos Anak Butuh Fasilitas Ramah Anak Agar Efektif

Pakar kebijakan publik Unsoed menilai kebijakan pembatasan medsos anak harus diiringi penyediaan fasilitas ramah anak agar implementasinya berjalan optimal di daerah dan melindungi anak dari dampak negatif.

{{caption}}
Sosiolog Unhas: Pembatasan Medsos Anak Langkah Strategis Bangun Karakter Generasi Muda

Kebijakan **pembatasan medsos anak** usia di bawah 16 tahun mulai berlaku bertahap 28 Maret 2026. Sosiolog menilai ini strategis untuk membangun karakter dan melindungi anak di ruang digital, serta penting untuk proses sosialisasi alami anak.

{{caption}}
Orang Tua Wajib Awasi Anak Daftar Akun Digital, PP Tunas Jadi Fondasi Perlindungan Anak Digital

Pemerhati anak mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua saat anak mendaftar akun digital. Ini sejalan dengan implementasi PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai ancaman.

{{caption}}
Akademisi Undana Soroti Pentingnya Literasi Digital Dampingi Pembatasan Media Sosial Anak

Kebijakan pembatasan media sosial anak akan berlaku 28 Maret 2026. Akademisi Undana menilai literasi digital wajib menyertai pembatasan media sosial anak agar efektif dan berdampak positif.

{{caption}}
Rem Darurat Digital: Pemerintah Resmi Terapkan Pembatasan Media Sosial Anak Usia di Bawah 16 Tahun

Pemerintah resmi memberlakukan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, menunda akses media sosial anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi sebagai upaya perlindungan anak digital.

{{caption}}
Nurul Arifin Dukung Kebijakan Pembatasan Gadget untuk Anak

PP TUNAS sebagai langkah penting dalam merespons perkembangan dunia digital yang semakin cepat, terutama dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif medsos.

{{caption}}
Pemkab Lebak Dorong Pelaporan Kekerasan Seksual, Angka Kasus Terus Meningkat

Pemerintah Kabupaten Lebak mendesak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Data menunjukkan angka kasus Pelaporan Kekerasan Seksual Lebak terus meningkat, namun banyak yang belum terungkap.

{{caption}}
Wabup Sleman: Pendidikan Budi Pekerti Kunci Bangun Karakter Anak di Era Digital

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti dalam membentuk karakter anak agar mampu mengambil keputusan tepat di tengah gempuran era digital, demi masa depan bangsa.

{{caption}}
Komnas PA Soroti Pengawasan Taman Jakarta Pusat Pasca Kasus Perundungan dan Sengatan Listrik

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyoroti kelaikan dan sistem pengawasan taman Jakarta Pusat, khususnya Taman Kramat Pulo, setelah kasus perundungan yang menyebabkan seorang anak tersengat listrik dan sempat koma.

{{caption}}
Komnas PA DKI Jakarta Kawal Intensif Pemulihan Fisik dan Psikis Korban Perundungan di Jakarta Pusat

Komnas PA DKI Jakarta kawal pemulihan korban perundungan di Jakarta Pusat, MWP, yang alami trauma fisik dan psikis. Bagaimana upaya Komnas PA memastikan hak korban terpenuhi dan proses hukum berjalan adil?

{{caption}}
Keluarga Korban Perundungan di Jakpus Tolak Damai, Minta Proses Hukum Berlanjut

Keluarga korban perundungan di Jakarta Pusat, MWP (6), tegas menolak ajakan damai dan memilih mengawal proses hukum hingga tuntas, berharap kasus ini menjadi pelajaran serius bagi publik.

{{caption}}
Kondisi Bocah Korban Perundungan Jakpus Berangsur Pulih, Masih Alami Demam dan Gatal-gatal

Kondisi MWP, bocah korban perundungan di Jakpus, mulai membaik meskipun masih alami demam tinggi dan gatal-gatal. Penanganan medis dan psikologis terus dilakukan untuk pemulihan optimal.