LIVE

Nusron Blak-blakan Penyebab Konflik Lahan di Tesso Nilo, Singgung Pihak Lalai di Balik Penerbitan SHM

Kementerian Agraria dan Tata Ruang nantinya akan melakukan pertemuan dengan warga mengenai kawasan TNTN yang merupakan hutan konservasi.

konflik lahan
Nusron Blak-blakan Penyebab Konflik Lahan di Tesso Nilo, Singgung Pihak Lalai di Balik Penerbitan SHM
Nusron Blak-blakan Penyebab Konflik Lahan di Tesso Nilo, Singgung Pihak Lalai di Balik Penerbitan SHM (merdeka.com)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjelaskan duduk perkara terkait konflik lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau. Nusron mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang nantinya akan melakukan pertemuan dengan warga mengenai kawasan TNTN yang merupakan hutan konservasi.

"Nanti pasti akan ada pertemuanlah. Karena memang Tesso Nilo itu hutan konservasi yang harus dilindungi. Masyarakat menduduki dulu itu kan tanpa izin. Kalau kemudian diusir, hanya masalah waktu saja," kata Nusron di Denpasar, Bali, Rabu (26/11).

Polemik Penerbitan SHM

Nusron juga mengakui ada pihak melakukan kelalaian dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk warga di TNTN, Riau. Kelalaian tersebut mengakibatkan saat ini terjadi konflik lahan di TNTN Riau.

"Jadi memang ada yang ditetapkan. Tapi tidak banyak. Lebih banyak sertifikatnya itu terbit karena kelalaian. Ini sedang kita batalkan, dari 1.800 yang sertifikat sudah ada sekitar 1.040 yang kita batalkan," ujar Nusron.

Namun Nusron irit bicara saat ditanya soal kelalaian penerbitan surat itu dilakukan apakah pemerintah daerah setempat.

"Iya saya enggak mau nyebut kelalaian siapa. Tapi yang jelas ada yang salah," kata Nusron.

Temuan Komnas HAM

Seperti diketahui, konflik terkait penertiban lahan perkebunan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau, belum menemukan solusi. Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus berupaya mengembalikan fungsi hutan, sementara ribuan warga menolak relokasi.

Warga mengaku sudah tinggal lama di kawasan tersebut dan menggantungkan hidup pada kebun kelapa sawit. Penertiban kerap memicu protes, bahkan ketegangan di sejumlah permukiman dalam area TNTN.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan rencana relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan lembaganya telah melakukan pemantauan lapangan di Tesso Nilo pada 5-9 Agustus 2025.

Dari hasil peninjauan, ditemukan ancaman terhadap hak bertempat tinggal, hak kesejahteraan, hak atas rasa aman, hingga hak anak, terutama karena penutupan sekolah di kawasan tersebut.

"Komnas HAM menemukan ada lima sekolah negeri yang terancam ditutup. Jika itu dibiarkan, maka akan merugikan masa depan anak-anak. Kehadiran aparat bersenjata di pemukiman juga menimbulkan rasa takut dan trauma warga," kata Anis, Senin (29/9).

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Ingin Pembangunan Ekonomi Dirasakan Rakyat, Tak Cuma Angka Statistik

{{caption}}
Berkiprah di Sektor Maritim, 6 Tokoh Daerah Terima Satyalancana Wira Karya

{{caption}}
Cerita Prabowo Hadapi Kelompok yang Doyan Korupsi

{{caption}}
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan, Berlaku Selama Tiga Bulan

{{caption}}
Prabowo: Perubahan Besar Akan Dilawan Kelompok yang Suka Korupsi

{{caption}}
Momen Prabowo-Gibran Duduk Bareng Megawati-JK saat Hari Lahir Pancasila

Topik Terkait
{{caption}}
Menteri Nusron Tegaskan Penyelesaian Sengketa Tanah Kalsel untuk Pulihkan Hak Transmigran

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serius tuntaskan Penyelesaian Sengketa Tanah Kalsel di Kotabaru, memastikan hak masyarakat transmigran dipulihkan dan sertifikat yang dibatalkan dihidupkan kembali.

Kementerian ESDM
{{caption}}
Kemenhut Terima Penyerahan 600 Hektare Lahan Sawit di TN Tesso Nilo, Wujudkan Solusi Win-Win

Kemenhut menerima penyerahan 600 hektare lahan sawit di Taman Nasional Tesso Nilo, menandai langkah maju dalam pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan solusi win-win.

kemenhut
{{caption}}
Kemenhut Terima Penyerahan 600 Hektare Lahan Sawit di TN Tesso Nilo, Wujudkan Solusi Win-Win

Kemenhut menerima penyerahan 600 hektare lahan sawit di Taman Nasional Tesso Nilo, menandai langkah maju dalam pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan solusi win-win.

kemenhut
{{caption}}
Mantan Sekjen Ungkap Alasan Pelepasan Kawasan Hutan Era Zulhas: Demi Kepastian Hukum Warga

Mantan Sekjen Kemenhut menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan era Zulhas seluas 1,6 juta hektare bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, bukan konsesi sawit.

Pelepasan Kawasan Hutan
{{caption}}
DLHK Bali Soroti Bangunan Liar di Tahura Ngurah Rai, Termasuk Sekolah Negeri

Rentin mengatakan, sudah mengajukan 11 pembatalan dokumen terkait SHM yang berada di dalam kawasan Tahura Ngurah Rai.

DLHK
{{caption}}
Terungkap! 9 Perusahaan HTI Tesso Nilo Diduga Tanami 32.903 Hektare Lahan dengan Sawit, Padahal Izinnya Hutan Tanaman Industri

Satgas PKH menemukan indikasi 9 Perusahaan HTI Tesso Nilo menanam sawit di lahan seluas 32.903 hektare, padahal izinnya untuk hutan tanaman industri. Ada apa sebenarnya?

Lingkungan
{{caption}}
Sepak Terjang Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN yang Minta Maaf Usai Bilang Semua Tanah Nganggur Milik Negara

Nusron Wahid belakangan menuai kontroversial usai pernyataannya tentang tanah milik negara yang memicu perdebatan publik.

nusron wahid semua tanah milik negara
{{caption}}
Klarifikasi Nusron Wahid Usai Heboh 'Negara Bisa Ambil Tanah Bersertifikat Tak Dipakai 2 Tahun'

Nusron Wahid meluruskan isu tanah bersertifikat bakal disita negara jika tak dimanfaatkan selama dua tahun.

Nusron Wahid
{{caption}}
Siap-Siap, Tanah Bersertifikat Tak Dipakai 2 Tahun Bisa Diambil Negara

Tanah itu bakal dikategorikan sebagai tanah terlantar.

Nusron Wahid
{{caption}}
Kasus Perambahan di TN Tesso Nilo Terbongkar, Ini Desakan Lembaga Adat Melayu Riau

Kasus perambahan kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berhasil dibongkar polisi.

Perambahan Hutan
{{caption}}
Warga Riau Ngadu ke BAM DPR, Lahan Bersertifikat Mau Dijadikan Taman Nasional

Di kawasan tersebut juga terdapat rumah warga, jalan umum, koperasi, bahkan sekolah-sekolah negeri.

Ahmad Heryawan
{{caption}}
Janji Jaga Aset TNI, Menteri Nusron Serahkan 42 Sertipikat untuk Puslatpur, Terluas se-Asia

Total luas Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertahanan ini mencapai 32.782,5 hektare.

menteri nusron wahid
{{caption}}
Pemprov NTT Tegaskan Bentrok Adonara Murni Sengketa Lahan, Bukan karena KDMP

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan bentrok Adonara di Flores Timur murni konflik sengketa tanah ulayat, membantah keterkaitan dengan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang belum dimulai.

bentrok adonara
{{caption}}
Kemenkop Buka Suara Terkait Konflik Lahan di Adonara Timur NTT Disebabkan Pembangunan Kopdes Merah Putih

Konflik melibatkan warga desa Waiburak dan desa Narasaosina dipicu perbedaan persepsi terkait rencana pemanfaatan lahan di perbatasan kedua wilayah tersebut.

berita update
{{caption}}
BPN Papua Dorong Percepatan Pemetaan Wilayah Adat di Empat Provinsi

Kantor Wilayah BPN Papua mendesak percepatan Pemetaan Wilayah Adat di empat provinsi, termasuk Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, demi kepastian hukum tanah ulayat.

atr bpn
{{caption}}
Menteri ATR/BPN Soroti Maraknya Aset Daerah Dobel Klaim, Dorong Percepatan Sertifikasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

aset daerah
{{caption}}
Ketua PP Muhammadiyah Soroti Maraknya Konflik Lahan PSN, Desak Penegak Hukum Bertindak

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengungkapkan bahwa sejumlah Konflik Lahan PSN di Indonesia memiliki akar masalah yang sama, terkait kebijakan hulu dan hilirisasi tambang, serta mendesak aparat penegak hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa

busyro muqoddas
{{caption}}
DPRD Sulteng Sahkan Perda PPMHA, Lindungi Masyarakat Adat Lintas Wilayah

DPRD Sulteng resmi sahkan Perda PPMHA Sulteng untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh wilayah. Perda ini diharapkan mampu mengatasi konflik lahan dan degradasi lingkungan yang kerap mengancam komunitas adat.

dprd sulteng
{{caption}}
Anak Gajah Sumatera Mati di Tesso Nilo, Jerat Diduga Jadi Penyebab Infeksi Fatal

Anak Gajah Sumatera mati ditemukan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Dugaan awal infeksi akibat jerat menjadi penyebab kematian, menyoroti ancaman serius bagi populasi Gajah Sumatera yang terancam punah.

gajah sumatera mati
{{caption}}
Banjir Sumatra: Menteri Dorong Perbaikan Menyeluruh Manajemen Hutan dan Lingkungan

Menteri Kehutanan menyoroti banjir dan longsor di Sumatra sebagai momentum perbaikan manajemen hutan. Evaluasi kebijakan dan penguatan hak masyarakat adat jadi fokus utama.

banjir sumatra
{{caption}}
Mengenang Tari, Gajah Cilik Berkalung Bunga yang Wafat: Kematian Gajah Tari Soroti Tantangan Konservasi

Kematian Gajah Tari, anak gajah Sumatera berusia dua tahun di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, mengejutkan banyak pihak. Apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya bagi konservasi?

gajah sumatera