BPN Papua Dorong Percepatan Pemetaan Wilayah Adat di Empat Provinsi

Kanwil BPN Papua gencar perkuat tata kelola Pendaftaran Tanah Ulayat Jayapura melalui sosialisasi, demi kepastian hukum dan dorong ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jayapura.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempercepat Pendaftaran Tanah Ulayat Papua. Langkah ini bertujuan melindungi hak adat dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemerintah Provinsi Papua menekankan pentingnya perlindungan Hak Ulayat Papua sebagai warisan leluhur dan identitas. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat pengakuan hukum bagi masyarakat adat.

Menteri AHY menyebut pendaftaran tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat ini sebagai bukti hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah.

Penyerahan sertifikat tanah ulayat di Papua ini merupakan yang kedua setelah penyerahan di Sumatera Barat.

PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat berhasil menurunkan durasi gangguan listrik per pelanggan hingga 12 persen pada semester pertama 2026, sebuah capaian signifikan yang meningkatkan keandalan layanan listrik di Tanah Papua.

Pemerintah Kabupaten Jayapura akan melibatkan masyarakat adat dan UMKM lokal secara masif dalam gelaran Festival Danau Sentani 2026, menjanjikan perpaduan budaya dan ekonomi yang menarik.

Pemerintah Kabupaten Jayapura menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata.

Prajurit Satgas Pamtas Yonif 511/DY menggelar karya bakti membersihkan rumah tokoh masyarakat di Mamberamo Raya, Papua, mempererat hubungan dan menanamkan semangat gotong royong.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan pentingnya penguatan peran ayah dalam Program GENTING guna mempercepat penurunan angka stunting di Papua.

Program Transmigrasi Patriot dari Kementerian Transmigrasi sukses menarik ribuan sarjana, termasuk dari kampus-kampus global, untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah dan pengabdian masyarakat.

Kementerian Kesehatan menyoroti pemalangan RSUP Jayapura oleh sejumlah individu, menegaskan bahwa fasilitas kesehatan vital ini harus tetap dapat diakses masyarakat, terutama dalam kondisi gawat darurat.

Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan pentingnya perlindungan hak adat Blok Masela agar masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama dari proyek gas strategis nasional ini, menjamin keseimbangan investasi dan kesejahteraan.

Anggota DPD Filep Wamafma menegaskan bahwa hak adat Papua mendapat perlindungan kuat dari konstitusi dan kerangka otonomi khusus, menjamin pengakuan serta kepastian hukum bagi lembaga adat di Papua.

Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk menyelesaikan penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektare. Langkah ini diharapkan mampu memutus mata rantai konflik dan memperkuat hak masyarakat adat.

Komnas Perempuan mendesak pemerintah memperkuat layanan jemput bola bagi pencatatan pernikahan adat dan penghayat kepercayaan, guna menjamin hak sipil mereka dan mengatasi hambatan administratif.

Pemerintah Provinsi Papua berharap diskusi publik mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat menyatukan persepsi berbagai pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat setempat.