Kemenkes Tegaskan Akses RSUP Jayapura Harus Terjaga di Tengah Pemalangan

Aksi pemalangan terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Papua, sejak Senin oleh sejumlah individu. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden ini. Kemenkes menegaskan bahwa fasilitas kesehatan vital harus tetap dapat diakses masyarakat dalam kondisi apapun.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, mengonfirmasi bahwa pihaknya khawatir aksi tersebut dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Terutama, kondisi gawat darurat pasien berisiko terancam jika akses rumah sakit tertutup.

Pihak Kemenkes mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog demi menyelesaikan persoalan ini. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu oleh adanya pemalangan ini.

Kementerian Kesehatan sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kemenkes berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat.

Pemalangan yang menutup akses rumah sakit berisiko membahayakan keselamatan pasien. Terutama, pasien yang membutuhkan tindakan kegawatdaruratan sangat rentan terdampak. Keterlambatan penanganan bisa berakibat fatal bagi kondisi mereka.

Kemenkes mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog dalam mencari solusi. Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama yang harus dijamin.

Aksi pemalangan tersebut diketahui berkaitan dengan adanya aspirasi dan tuntutan dari masyarakat adat setempat. Tuntutan ini terkait kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura. Konflik kepemilikan lahan menjadi pemicu utama insiden ini.

Kementerian Kesehatan berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara baik-baik. Jalur musyawarah dengan pihak-pihak terkait dianggap sebagai solusi terbaik. Penyelesaian harus dilakukan tanpa harus mengorbankan hak masyarakat Papua untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Kemenkes percaya bahwa dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti. Upaya mediasi dan komunikasi intensif sangat diperlukan.

Meskipun aksi pemalangan berlangsung sejak Rabu (17/6) di pintu utama, manajemen RSUP Jayapura memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan. Ini menunjukkan komitmen rumah sakit untuk terus melayani masyarakat. Akses pasien dan petugas dialihkan melalui pintu kedua.

Manajemen melakukan sejumlah penyesuaian demi menjaga keamanan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Langkah ini diambil untuk meminimalisir dampak pemalangan terhadap operasional. Koordinasi terus dilakukan dengan aparat keamanan.

RSUP Jayapura berkoordinasi dengan Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, hingga Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen). Tujuannya adalah mengantisipasi situasi dan memastikan keamanan. Pihak rumah sakit juga telah menerbitkan edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai. Informasi perkembangan situasi disampaikan kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi.

Sumber: AntaraNews