Konflik Lahan

DPRD Sulteng resmi sahkan Perda PPMHA Sulteng untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh wilayah. Perda ini diharapkan mampu mengatasi konflik lahan dan degradasi lingkungan yang kerap mengancam komunitas adat.

Kekecewaan memuncak, ratusan Warga Pondok Kelapa Bongkar Pagar TPS yang telah puluhan tahun digunakan, setelah diklaim sebagai milik pribadi dan menghambat pembuangan sampah.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan investasi dan masyarakat lokal dapat hidup berdampingan.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan segera memediasi kasus penolakan jalan di Merauke yang menghambat Proyek Strategis Nasional. Ini adalah langkah penting untuk menemukan solusi.

DPRD Kota Jambi segera membentuk Pansus Zona Merah Pertamina Jambi untuk menuntaskan polemik ribuan bidang tanah warga yang bersertifikat di kawasan PT Pertamina EP Jambi. Konflik ini sudah berlangsung sejak 1988.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang nantinya akan melakukan pertemuan dengan warga mengenai kawasan TNTN yang merupakan hutan konservasi.

DPRD Babel fasilitasi warga Membalong untuk mendapatkan hak plasma kelapa sawit dari perusahaan perkebunan. Langkah ini respons keluhan warga yang bertahun-tahun belum tuntas.

DLHK Gorontalo gelar pelatihan asesmen dan Manajemen Konflik Hutan Gorontalo, merespons maraknya isu perambahan serta sengketa SDA. Inisiatif ini penting demi keberlanjutan lingkungan dan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo merespons keluhan puluhan warga terdampak proyek Revitalisasi Danau Limboto, menjanjikan kajian ulang batas lahan dan penyelesaian ganti rugi yang tertunda.

Seorang warga dilaporkan ke polisi setelah melakukan penyegelan sekolah Bulukumba dengan pagar kawat berduri, mengklaim lahan milik pribadi dan mengganggu proses belajar mengajar puluhan siswa.