konflik lahan

Kementerian Kesehatan menyoroti pemalangan RSUP Jayapura oleh sejumlah individu, menegaskan bahwa fasilitas kesehatan vital ini harus tetap dapat diakses masyarakat, terutama dalam kondisi gawat darurat.

Pembongkaran Situs Sejarah Gorontalo, bekas Kantor Pos di Kota Gorontalo yang disebut lokasi pengibaran Merah Putih pertama oleh Nani Wartabone, menuai penolakan keras dari keluarga dan pegiat budaya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak penyediaan data wilayah yang akurat dan pendekatan koordinatif untuk menyelesaikan sengketa lahan Pasuruan antara TNI AL dan masyarakat yang telah berlangsung puluhan tahun, demi keadilan semua pihak.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan bentrok Adonara di Flores Timur murni konflik sengketa tanah ulayat, membantah keterkaitan dengan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang belum dimulai.

Konflik melibatkan warga desa Waiburak dan desa Narasaosina dipicu perbedaan persepsi terkait rencana pemanfaatan lahan di perbatasan kedua wilayah tersebut.

Kantor Wilayah BPN Papua mendesak percepatan Pemetaan Wilayah Adat di empat provinsi, termasuk Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, demi kepastian hukum tanah ulayat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengungkapkan bahwa sejumlah Konflik Lahan PSN di Indonesia memiliki akar masalah yang sama, terkait kebijakan hulu dan hilirisasi tambang, serta mendesak aparat penegak hukum untuk mencegah terulangnya kasus serupa

DPRD Sulteng resmi sahkan Perda PPMHA Sulteng untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh wilayah. Perda ini diharapkan mampu mengatasi konflik lahan dan degradasi lingkungan yang kerap mengancam komunitas adat.

Kekecewaan memuncak, ratusan Warga Pondok Kelapa Bongkar Pagar TPS yang telah puluhan tahun digunakan, setelah diklaim sebagai milik pribadi dan menghambat pembuangan sampah.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan investasi dan masyarakat lokal dapat hidup berdampingan.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan segera memediasi kasus penolakan jalan di Merauke yang menghambat Proyek Strategis Nasional. Ini adalah langkah penting untuk menemukan solusi.

DPRD Kota Jambi segera membentuk Pansus Zona Merah Pertamina Jambi untuk menuntaskan polemik ribuan bidang tanah warga yang bersertifikat di kawasan PT Pertamina EP Jambi. Konflik ini sudah berlangsung sejak 1988.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang nantinya akan melakukan pertemuan dengan warga mengenai kawasan TNTN yang merupakan hutan konservasi.

DPRD Babel fasilitasi warga Membalong untuk mendapatkan hak plasma kelapa sawit dari perusahaan perkebunan. Langkah ini respons keluhan warga yang bertahun-tahun belum tuntas.

DLHK Gorontalo gelar pelatihan asesmen dan Manajemen Konflik Hutan Gorontalo, merespons maraknya isu perambahan serta sengketa SDA. Inisiatif ini penting demi keberlanjutan lingkungan dan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo merespons keluhan puluhan warga terdampak proyek Revitalisasi Danau Limboto, menjanjikan kajian ulang batas lahan dan penyelesaian ganti rugi yang tertunda.

Seorang warga dilaporkan ke polisi setelah melakukan penyegelan sekolah Bulukumba dengan pagar kawat berduri, mengklaim lahan milik pribadi dan mengganggu proses belajar mengajar puluhan siswa.

Pemerintah Kota Bandung secara tegas menyatakan kepemilikan sah atas lahan Bandung Zoo dengan bukti sertifikat hak milik. Konflik pengelolaan lahan Bandung Zoo ini masih menunggu kejelasan dari Kementerian Kehutanan.

Bentrokan ini dipicu adanya aktivitas di lahan yang saling klaim. Perusahaan beralasan pekerjanya diadang masyarakat.