Konflik Lahan Gunung Salak Memanas, 16 Orang Terluka Saat Ekskavator Masuk

Konflik lahan Gunung Salak di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, kembali memanas setelah sejumlah ekskavator yang dikawal ratusan anggota organisasi masyarakat (ormas) memasuki area pertanian Kelompok Tani Hutan (KTH) Maduhur.

Insiden ini berujung bentrokan dan menyebabkan sedikitnya 16 orang terluka. Tiga di antaranya menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka sabetan benda tajam dan patah tulang rusuk.

Ketua KTH Maduhur, Sofyan Hadi, membenarkan pengerahan massa dan alat berat ke lahan garapan petani tersebut.

Ekskavator Dikawal Ormas Masuk Area KTH

Sofyan menuturkan peristiwa kali ini bukan kejadian pertama alat berat dan rombongan massa mendatangi lahan garapan KTH Maduhur di kaki Gunung Salak, Sukajaya.

"Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga ada beberapa kali upaya alat berat itu mau masuk ke wilayah kita, ke Desa Sukajaya, ke area pengelolaan lahan milik kelompok tani," kata Sofyan saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).

Menurutnya, pada kejadian terbaru, kehadiran ekskavator ke area pengelolaan lahan memicu ketegangan hingga berujung bentrokan di lokasi.

Konflik Lahan Gunung Salak Berawal dari Eks-Perkebunan PTPN

Eskalasi sengketa ini disebut berakar dari riwayat penguasaan atas lahan eks-perkebunan PTPN yang selama ini dikelola warga secara turun-temurun.

"Status tanahnya itu kan sebenarnya eks-perkebunan dulu PTPN. Pengelolaan dengan masyarakat sudah terjadi atas tanah itu secara turun-temurun," ujar Sofyan.

Masalah memuncak ketika bidang tanah tersebut dialihfungsikan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) oleh perusahaan swasta, meski pihak korporasi tidak pernah mengolahnya secara nyata.

Koordinasi Sehari Sebelum Kejadian dan Tuntutan Warga

Sehari sebelum bentrokan, KTH Maduhur mengaku telah menerima informasi soal rencana pergerakan alat berat yang akan masuk dengan pengawalan massa. Kelompok ini kemudian berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah setempat.

"Kita satu hari sebelumnya juga menelepon para pihak, kita telepon Pak Polsek, Babinmas, menyampaikan bahwa kita dapat informasi mau ada pergerakan alat berat dikawal preman," jelasnya.

KTH Maduhur mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum bersikap adil serta memprioritaskan hak hidup warga lokal di atas kepentingan pemilik modal. "Harapan kita kaitannya dengan konflik ini, negara bisa hadir untuk menyelesaikan persoalan ini yang mana keberpihakannya itu harus kepada masyarakat, bukan kepada korporat," tegasnya.