OPM Protes Penggunaan Super Tucano, Panglima TNI: Separatis Harus Ditumpas

Panglima TNI menanggapi protes OPM atas operasi Super Tucano di Nduga. Ia menekankan pendekatan keamanan, teritorial dan kolaborasi.

Supriatin
Oleh Supriatin - Reporter
OPM Protes Penggunaan Super Tucano, Panglima TNI: Separatis Harus Ditumpas
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai rapat dengan pimpinan DPR di gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Liputan6.com/Delvira Hutabarat).

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi protes pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terkait penggunaan pesawat Super Tucano dalam operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

"OPM ini kan separatis, harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita," kata Agus, Minggu (27/9/2026).

Agus menyebut penanganan kelompok separatis dilakukan melalui dua jalur, yakni pendekatan keamanan dan teritorial, namun tidak bisa hanya mengandalkan TNI.

"Jadi memang saya sudah bilang dari awal dulu ya, bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI, nanti kekerasan," ujar dia.

Menurut Agus, TNI juga mengerahkan operasi teritorial secara masif untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat. Program yang berjalan mencakup pembangunan gereja, penyediaan sumur bor untuk air bersih, perbaikan sekolah, pelayanan kesehatan, hingga penugasan prajurit untuk mengajar di daerah terpencil.

"Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan," kata Agus, dikutip dari Antara.

OPM Keberatan Operasi TNI dengan Super Tucano

Sebelumnya, pimpinan OPM Kodap III Ndugama-Derakma Egianus Kogoya bersama Komandan Operasi Mayor Belia Kogeya memprotes penggunaan pesawat Super Tucano oleh TNI dalam operasi militer di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Keduanya menyatakan keberatan terhadap penggunaan persenjataan berat dalam operasi tersebut.

TPNPB-OPM mengklaim serangan bom dan tembakan dari pesawat tersebut menyebabkan enam anggotanya terluka. Menurut kelompok itu, serangan menyasar titik koordinat yang mereka klaim sebagai markas di wilayah Nduga dalam beberapa waktu terakhir.

OPM kemudian mendesak TNI menghentikan penggunaan pesawat tempur, helikopter, dan drone karena menilai alat tersebut berpotensi berdampak pada permukiman warga sipil di sekitar wilayah konflik.

Rekomendasi