Hak Ulayat

Polda Papua secara aktif mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua.

Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Popi Ayer menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan nelayan kecil di Papua demi keberlanjutan mata pencarian dan keadilan ekologis.

Bupati Mimika Johannes Rettob mengajak semua pihak menghargai proses Penyelesaian Konflik Kapiraya Mimika, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk perdamaian dan klarifikasi penutupan bandara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi Perda Pengakuan Hukum Adat guna melindungi hak masyarakat adat dan mencegah konflik agraria.

Kantor Wilayah BPN Papua mendesak percepatan Pemetaan Wilayah Adat di empat provinsi, termasuk Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, demi kepastian hukum tanah ulayat.