Sertifikasi Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius membahas Permohonan Persetujuan Kawasan Hutan (PPKH) demi mewujudkan Pemukiman Transmigrasi Lokal Kapuas sebagai solusi permanen atasi banjir dan tingkatkan kesejahteraan.

Pemerintah Kabupaten Magetan berhasil mengamankan 11 sertifikat aset daerah senilai Rp2,5 miliar melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, menandai langkah penting dalam upaya Sertifikasi Aset Daerah Magetan demi kemaslahatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Garut terus menggenjot penertiban aset tanah demi kejelasan status dan pemanfaatan optimal bagi rakyat. Upaya **Penertiban Aset Tanah Garut** ini sejalan dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bertujuan meningkatkan kesejaht

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menerbitkan 164 Izin Pemanfaatan Pulau Kecil pada tahun 2025, melampaui target dan berkontribusi signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempercepat Pendaftaran Tanah Ulayat Papua. Langkah ini bertujuan melindungi hak adat dan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemerintah Provinsi Banten menerapkan tiga strategi pengamanan aset daerah untuk mencegah kehilangan aset dan potensi korupsi. Langkah ini juga menargetkan penyelesaian sertifikasi tanah pada 2025.

Kementerian ATR/BPN menyerahkan 129 sertifikat di Padang, menegaskan Sertifikasi Tanah krusial untuk kepastian hukum dan mencegah konflik agraria yang merugikan masyarakat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tegaskan pentingnya dukungan Pemda dalam program Sertifikasi Tanah. Tanpa dokumen dari desa, sertifikat tak bisa terbit. Mengapa ini krusial?

Hingga saat ini, capaian sertifikasi tanah nasional melalui program PTSL telah mencapai 76,12 persen.