Menteri HAM Natalius Pigai Ingin Anggarannya di Atas Rp20 Triliun

Pigai mengaku tetap harus mengeluarkan uang pribadi untuk membantu masyarakat karena tidak tersedianya anggaran bantuan sosial di kementeriannya.

Meskipun terdampak efisiensi, Kementerian HAM tidak akan memotong gaji pegawai.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan kegiatan perkantoran di kementeriannya tetap berjalan normal.

Said menyebut mengenai disetujui atau tidaknya permintaan tersebut tergantung kepada skala prioritas pemerintahan Prabowo.

Menurut Yasonna, menjadi wajar jika banyak yang kaget dengan permintaan anggaran Rp20 triliun tersebut.

Dia hanya mengaku memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

Dengan menjadi menteri, ia kini mewakili semua aktivis HAM. Pigai menghormati secara tulus para pegiat HAM.

Pigai menjadi sorotan karena berharap anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 Triliun.

Rapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.

Sebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.

Natalius Pigai meminta agar anggaran Kementerian HAM naik menjadi Rp20 triliun

Kementerian HAM merilis Indeks HAM Indonesia 2024 di angka 63,20. Jaminan hak hidup menjadi variabel dengan nilai terendah.

Dia memberikan contoh ketika mendatangi kantor Tempo usai teror kepala babi terhadap jurnalis. Ketika itu, ia menduga akan banyak pihak yang menegurnya.

"Hampir juga lebih dari 50 persen media didominasi oleh berita-berita subjektif," sambungnya.

Menurut Pigai, banyak pejabat sipil yang justru meminta personel TNI atau Polri untuk menduduki jabatan strategis di kementerian/lembaga.

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tata kelola Program MBG diperbaiki usai dugaan keracunan siswa dan menyoroti lemahnya pengawasan SPPG.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

Iman menyampaikan, setiap tindakan petugas mengacu pada aturan hukum, termasuk soal penggunaan kekuatan dan senjata api.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak transparansi kasus Andrie Yunus yang melibatkan penyiraman air keras, sejalan dengan perintah Presiden. Sidang perdana dijadwalkan pada 29 April 2026, terbuka untuk umum.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari atas kritik kebijakan pemerintah tidak perlu dilakukan, menekankan hak warga negara untuk beropini.

Hal tersebut disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengecam dugaan kekerasan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menegaskan negara tidak akan membiarkan praktik premanisme. Simak selengkapnya.