Natalius Pigai Bangga Dibully karena Minta Anggaran Rp20 Triliun: Bagi Pembela HAM Diserang Biasa Saja

Pigai mengaku tetap harus mengeluarkan uang pribadi untuk membantu masyarakat karena tidak tersedianya anggaran bantuan sosial di kementeriannya.

Menteri HAM Natalius Pigai hari ini menjalankan rapat kerja dengan DPR Komisi XIII.

Menteri HAM Natalius Pigai menyinggung rilis sejumlah lembaga survei soal kepuasan kinerja kementeriannya yang tak masuk 10 besar dalam Kabinet Merah Putih.

Meskipun terdampak efisiensi, Kementerian HAM tidak akan memotong gaji pegawai.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan kegiatan perkantoran di kementeriannya tetap berjalan normal.

"Kita berharap Beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia"

Said menyebut mengenai disetujui atau tidaknya permintaan tersebut tergantung kepada skala prioritas pemerintahan Prabowo.

Tidak hanya itu, dia juga menyebut sebagai orang pertama yang 'digebukin' publik gara-gara pernyataan kontroversi.

Menurut Yasonna, menjadi wajar jika banyak yang kaget dengan permintaan anggaran Rp20 triliun tersebut.

Dengan menjadi menteri, ia kini mewakili semua aktivis HAM. Pigai menghormati secara tulus para pegiat HAM.

Rapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.

Sebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.

Kementerian HAM merilis Indeks HAM Indonesia 2024 di angka 63,20. Jaminan hak hidup menjadi variabel dengan nilai terendah.

Dia memberikan contoh ketika mendatangi kantor Tempo usai teror kepala babi terhadap jurnalis. Ketika itu, ia menduga akan banyak pihak yang menegurnya.

"Hampir juga lebih dari 50 persen media didominasi oleh berita-berita subjektif," sambungnya.

Menurut Pigai, banyak pejabat sipil yang justru meminta personel TNI atau Polri untuk menduduki jabatan strategis di kementerian/lembaga.

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tata kelola Program MBG diperbaiki usai dugaan keracunan siswa dan menyoroti lemahnya pengawasan SPPG.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rembesan air bawah tanah yang sulit dideteksi dan diprediksi, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan.

Kegiatan ini menjadi bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja, inovasi.

Pemerintah sebagai representasi negara dituntut untuk turun langsung ke lapangan.

Kasus ini pun menarik perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam industri perfilman.

Menurutnya, rangkaian agenda tersebut berhasil mendorong perputaran uang di ibu kota hingga mencapai Rp67 triliun, sekaligus menggerakkan sektor pariwisata.

Temuan tersebut menguatkan dugaan bahwa meninggalnya satu keluarga yang ditemukan di area perkemahan itu bukan disebabkan oleh paparan gas vulkanik.