Mengenal 'Si Haruan': Moto Unik Kemenkum Kalsel Dorong Perubahan Menuju WBK

Kemenkum Kalsel serius wujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui moto 'Si Haruan' dan inovasi layanan. Simak bagaimana mereka memperkuat integritas dan pelayanan publik!

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) secara aktif memperkuat komitmennya dalam pembangunan zona integritas. Mereka bertekad mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui semangat perubahan yang mendalam. Inisiatif ini diwujudkan dengan moto unik yang dinamakan "Si Haruan" atau Siap Harmoni untuk Pembaharuan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan hal ini saat mengikuti desk evaluasi pembangunan zona integritas. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Tim Penilai Mandiri (TPM) secara daring, menegaskan keseriusan Kemenkum Kalsel dalam reformasi birokrasi. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas layanan.

Komitmen tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kemenkum Kalsel berupaya keras agar masyarakat semakin percaya terhadap institusi hukum di wilayahnya. Berbagai inovasi telah disiapkan untuk mendukung tercapainya tujuan mulia ini secara efektif dan efisien.

Inovasi Unggulan "Si Haruan" untuk Pelayanan Publik

Moto "Si Haruan" bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan dalam serangkaian inovasi unggulan yang konkret. Inovasi-inovasi ini telah dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran Kemenkum Kalsel. Tujuannya adalah mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih baik dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu inovasi penting adalah AKRAB (Aksi Kemenkum Kalsel Rajin Bagawi), sebuah program layanan jemput bola. Program ini menyediakan layanan di berbagai bidang hukum, termasuk kekayaan intelektual, serta administrasi hukum umum bagi masyarakat Kalimantan Selatan. AKRAB dirancang untuk mendekatkan layanan kepada warga.

Selain itu, Kemenkum Kalsel juga menghadirkan PusKum Kalsel, sebuah perpustakaan hukum daring yang inovatif. Inovasi ini bertujuan untuk memperluas literasi hukum di kalangan masyarakat luas dan mempermudah akses informasi. Ada pula penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk menjangkau layanan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Menuju Kemenkum Kalsel WBK

Dalam desk evaluasi tersebut, Alex Cosmas Pinem tidak hanya memaparkan inovasi layanan yang telah berjalan. Ia juga menyoroti berbagai capaian kinerja yang telah berhasil diraih oleh Kemenkum Kalsel. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu indikator keberhasilan yang disampaikan secara transparan.

Kontribusi nyata Kemenkum Kalsel dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi juga menjadi fokus utama dalam presentasinya. Upaya ini sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Pembangunan zona integritas melibatkan seluruh jajaran organisasi dari berbagai tingkat.

Alex menegaskan bahwa peningkatan kinerja organisasi dilakukan melalui perbaikan di enam area perubahan yang telah ditetapkan. Area tersebut dimulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan pelayanan publik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam mencapai tujuan WBK.

Pembangunan zona integritas ini merupakan fondasi penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani secara optimal. Dengan terwujudnya WBK, Kemenkum Kalsel berharap dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Dampak tersebut berupa peningkatan kepercayaan publik serta efisiensi dalam setiap proses hukum yang ada.

Komitmen Menyeluruh Melalui Enam Area Perubahan

Pembangunan zona integritas menuju WBK di Kemenkum Kalsel tidak hanya berfokus pada inovasi semata dalam pelayanan. Proses ini melibatkan komitmen seluruh jajaran untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh di berbagai lini. Perbaikan tersebut mencakup enam area perubahan kunci dalam struktur organisasi.

Enam area perubahan ini meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap area memiliki peran vital dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional serta bebas korupsi.

Dengan pendekatan holistik ini, Kemenkum Kalsel berupaya memastikan setiap aspek organisasi selaras dan saling mendukung. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan besar yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi secara efektif. Upaya ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja seluruh pegawai.

"Kami optimistis upaya pembangunan zona integritas menuju WBK dapat terwujud, sehingga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan,” ujar Alex Cosmas Pinem. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan Kemenkum Kalsel terhadap proses yang sedang berjalan dan hasil yang akan dicapai.

Sumber: AntaraNews