Tembus Pelosok! Kemenkum Kalsel Perluas Layanan Bantuan Hukum di HSU, Ini Manfaatnya bagi Warga

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memperbarui Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, memastikan akses keadilan bagi warga kurang mampu dan memperkuat kesetaraan di mata hukum.

Kemenkum Kalsel dan Korem 101/Antasari bersinergi memperkuat hukum, memperluas akses keadilan, dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kalsel. Kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan MoU.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng terus tingkatkan pembinaan Posbankum di Palangka Raya. Langkah strategis ini demi memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan akses keadilan yang merata dan berkualitas.

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Kemenkumham Kalbar gencar mematangkan peresmian PosbankumDes/Kel di seluruh wilayahnya. Program ini hadir untuk memastikan setiap warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh akses keadilan.

Kemenkum Kalsel sukses wujudkan 100% Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Hulu Sungai Tengah (HST). Simak bagaimana capaian ini meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

Kemenkum Kalsel resmikan Posbankum di Tanah Laut, memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Apa manfaatnya bagi literasi hukum warga setempat?

Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel memperluas jangkauan akses keadilan di 13 kabupaten/kota dengan mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa. Bagaimana langkah ini mendekatkan hukum kepada masyarakat?

Kemenkum Kalsel menilai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sangat relevan untuk masyarakat Barito Kuala, mendekatkan akses keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum lebih cepat di tingkat lokal.

BPC HIPMI Tanah Laut periode 2026-2029 resmi dilantik, siap dorong pengusaha muda sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan.

Satgas BBM Polres Banjarbaru melakukan sidak ke sejumlah SPBU dan gerai AKR, memastikan distribusi Biosolar berjalan normal tanpa pungutan liar (pungli) menyusul keluhan sopir.

Ombudsman Kalsel memantau layanan haji 2026, memastikan Pengawasan Layanan Haji Kalsel optimal dan hak jamaah terpenuhi, terutama kelompok rentan. Simak detail pemantauan dan rekomendasi perbaikan layanan.

Lapas Kelas IIA Banjarmasin dan BNN setempat jalin sinergi kuat melalui PKS, berkomitmen berantas peredaran narkoba demi lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan aman.

DJPb Kalsel mencatat lonjakan belanja modal 65,21% pada Triwulan I 2026, percepatan proyek infrastruktur dan investasi publik diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi regional.

Mahasiswa Magister Farmasi ULM gagas Inovasi Produk Kesehatan Lokal dari bahan alami seperti kombucha bunga telang dan bedak dingin bengkoang, wujud nyata kampus berdampak bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyayangkan insiden pembunuhan aktivis buruh Marsinah, menegaskan bahwa peristiwa tragis ini seharusnya tidak terjadi jika nilai-nilai Pancasila ditegakkan.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memastikan Layanan Kesehatan Gratis bagi seluruh masyarakat miskin, mengabaikan batasan desil data. Ini komitmen Pemkab untuk keadilan sosial di sektor kesehatan.

DPP PDIP menegaskan **peran buruh dalam pembangunan nasional** sebagai pilar penting, sekaligus menyoroti perjuangan panjang kaum pekerja demi keadilan sosial dan kemerdekaan ekonomi.

Komjen Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam melindungi hak-hak pekerja melalui Police Labour Desk yang telah menangani ratusan aduan, sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo.

Polri berkomitmen penuh melindungi buruh dengan mengoptimalkan Desk Ketenagakerjaan. Simak bagaimana wadah kolaborasi ini menangani laporan dan mewujudkan keadilan sosial bagi pekerja di Indonesia.

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.