Kemenkum Kalsel Perkuat Pemahaman Perangkat Pemda dalam Penyusunan Prolegda Berkualitas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) meningkatkan pemahaman perangkat daerah (pemda) dalam penyusunan Prolegda Kalsel, memastikan regulasi yang dihasilkan berkualitas dan implementatif.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) secara aktif meningkatkan pemahaman para perangkat daerah setempat. Peningkatan kapasitas ini berfokus pada penyusunan program legislasi daerah (prolegda) atau naskah akademik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas tinggi dan dapat diimplementasikan secara efektif di wilayah Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menegaskan bahwa prolegda bukan sekadar daftar administratif tahunan. Menurutnya, prolegda merupakan arah kebijakan hukum daerah yang harus disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Hal ini menunjukkan komitmen Kemenkum Kalsel dalam menciptakan produk hukum yang strategis dan relevan.

Kegiatan ini diselenggarakan di Banjarmasin dan diikuti oleh 50 peserta dari berbagai instansi penting. Peserta tersebut meliputi Sekretaris DPRD, Biro/Bagian Hukum Sekretariat Daerah se-Kalimantan Selatan, serta para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Kehadiran berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam proses legislasi daerah.

Pentingnya Prolegda sebagai Instrumen Kebijakan Hukum

Alex Cosmas Pinem menekankan bahwa prolegda harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam sistem pembentukan peraturan daerah. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat memiliki dasar yang kuat dan tujuan yang jelas. Dengan demikian, prolegda berfungsi sebagai panduan utama bagi pemerintah daerah.

Penyusunan prolegda juga harus berbasis penelitian, kajian mendalam, dan sinergi dengan kebutuhan masyarakat. Kemenkum Kalsel mendorong agar setiap rancangan peraturan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial. Hal ini bertujuan agar peraturan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi publik.

Pendekatan yang terencana, terpadu, dan sistematis dalam penyusunan prolegda menjadi kunci utama. Ini akan membantu menghindari tumpang tindih regulasi dan memastikan konsistensi hukum. Kualitas prolegda yang baik akan berdampak langsung pada efektivitas implementasi kebijakan di daerah.

Peningkatan Kapasitas dan Materi Pembahasan Prolegda

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, selaku ketua penyelenggara, menjelaskan tujuan kegiatan ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas perencanaan pembentukan regulasi daerah. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kemenkum Kalsel.

Materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut mencakup tata cara penyusunan prolegda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penekanan khusus diberikan pada integrasi antara rencana pembangunan daerah dan asas-asas hukum. Ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat selaras dengan visi pembangunan daerah.

Para peserta, yang terdiri dari berbagai elemen pemerintah daerah dan DPRD, mendapatkan pemahaman komprehensif. Mereka diajarkan bagaimana menyusun prolegda secara efektif dan efisien. Diharapkan, pengetahuan ini akan langsung diterapkan dalam praktik penyusunan regulasi di masing-masing instansi.

Komitmen Kemenkum Kalsel dalam Fasilitasi dan Bimbingan Teknis

Anton Edward Wardhana berharap adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan pemerintah daerah dan DPRD terkait pentingnya menyusun prolegda. Pemahaman ini mencakup aspek perencanaan yang terencana, terpadu, dan sistematis. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih baik.

Kemenkum Kalsel menyatakan kesiapannya untuk terus memberikan fasilitasi, asistensi, dan bimbingan teknis. Dukungan ini diberikan untuk mendukung seluruh proses penyusunan prolegda di Kalimantan Selatan. Komitmen ini menunjukkan peran aktif Kemenkum Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Melalui dukungan berkelanjutan ini, diharapkan dapat tercipta perangkat hukum daerah yang lebih baik dan berkeadilan. Kemenkum Kalsel berupaya memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir mampu menjawab tantangan. Selain itu, regulasi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan secara optimal.

Sumber: AntaraNews