LIVE

Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rakornas Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (14/9).

kemendagri
Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah
Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah (merdeka.com)

Peran Biro Hukum pemerintah daerah sangat fundamental

Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah

Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah 

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rakornas Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (14/9).

Rakornas dihadiri Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun, Pj. Wali Kota Pekanbaru Muflihun, dan para pejabat Biro Hukum Setda Provinsi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota.

Makmur mengatakan, keberadaan Biro Hukum Provinsi maupun Bagian Hukum Kabupaten/Kota sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah

Biro Hukum Setda Provinsi maupun Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota sebagai bagian dari perangkat daerah, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan.

"Mengingat capaian atas realisasi antara Propemperda dan Propemperkada dengan terbentuknya Perda dan Perkada maka dibutuhkan beberapa terobosan baru. Sebagai langkah strategis, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kab/Kota serta Bapemperda DPRD perlu untuk melakukan hal-hal penting," kata Makmur saat pembukaan Rakornas.

Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah
Hal penting yang Makmur maksud adalah filterisasi atau pemilahan Propemperda Provinsi dan Kab/Kota sesuai kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Simplifikasi atau penyederhanaan regulasi yang serumpun, baik Perda/maupun Perkada. Penguatan fungsi pembinaan produk hukum daerah melalui tahapan Fasilitasi sesuai kewenangan, teknik penyusunan perundang-undangan dan asas kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat.

Kemudian, penguatan fungsi Bapemperda, Biro Hukum Provinsi dan Kabag Hukum Kabupaten/Kota dalam mencermati dan mengharmoniskan materi muatan produk hukum daerah. Agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah

"Sebagai bentuk terobosan dan langkah strategis, dibutuhkannya penguatan kelembagaan terhadap Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diperlukan dengan beberapa pertimbangan," ujar Makmur.

Biro Hukum dan Bagian Hukum melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan (regelling) dan penetapan (beschiking).

Melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota bagi Biro Hukum Provinsi dan produk hukum Desa bagi Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

Lalu, melaksanakan fungsi advokasi dan pelayanan hukum. Optimalisasi dalam perspektif anggaran dan adanya rentang kendali dan waktu yang tidak sebentar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

"Setelah terselenggaranya Rakornas ini, Biro Hukum maupun Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota memegang peranan penting dan harus terpotret dengan baik. Dalam proses pembentukan produk hukum daerah sangat menentukan maju atau tidaknya suatu daerah dan bagaimana mereka berinovasi selama ini,"

Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun

Makmur berharap, penyelenggaraan Rakornas kali ini bisa mewujudkan kesepahaman tentang betapa pentingnya peran Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota sebagai katalisator pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan implementatif.

Makmur menambahkan, semakin kuatnya aspek kelembagaan dan penganggaran pada Biro Hukum Provinsi/Bagian Hukum Kabupaten/Kota, adanya ruang sosialisasi praktik baik (best practice) pembentukan produk hukum daerah, termasuk pula tantangan dan hambatan yang dihadapi selama ini.
Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah

“Serta tersusunnya rekomendasi kebijakan yang bisa diambil sebagai jalan keluar dan solusi terbaik," kata Makmur.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Randy Ferdi Firdaus
Editor Randy Ferdi Firdaus
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prediksi Atalanta vs Lazio: Peluang Rebut Gelar Musim Ini

{{caption}}
Tiga Prajurit Jepang Tewas Akibat Ledakan Peluru Meriam Saat Latihan Militer

{{caption}}
Mati Lampu, KRL Green Line Sempat Terhenti di Antara Stasiun Kebayoran Lama dan Sudimara

{{caption}}
Seskab Teddy Ungkap Isi Obrolan Empat Mata Prabowo dan Luhut

{{caption}}
Polisi Tangkap 6 Orang Pengeroyok Siswa SMA 5 Bandung Hingga Tewas, Pelaku Masih di Bawah Umur

{{caption}}
2 Tersangka Pembunuhan Ketua DPC Golkar Maluku Tenggara Dijerat Pasal Berlapis

Topik Terkait
{{caption}}
Kemenkum Kalsel Perkuat Pemahaman Perangkat Pemda dalam Penyusunan Prolegda Berkualitas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) meningkatkan pemahaman perangkat daerah (pemda) dalam penyusunan Prolegda Kalsel, memastikan regulasi yang dihasilkan berkualitas dan implementatif.

Kemenkum Kalsel
{{caption}}
Kemenkum Dorong Harmonisasi Perda, Tingkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah

Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan pentingnya forum koordinasi harmonisasi rancangan peraturan daerah (perda) untuk meningkatkan kualitas produk hukum di wilayah tersebut.

Harmonisasi Perda
{{caption}}
Kemenkumham dan Pemkab Belitung Timur Tingkatkan Optimasi Produk Hukum Daerah Melalui Bimtek

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kemenkumham Babel gelar bimtek untuk optimasi produk hukum daerah, demi tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan kepastian masyarakat.

Optimasi Produk Hukum Belitung Timur
{{caption}}
Kemenkum Bengkulu Fasilitasi Pembentukan Perda Berkualitas Rejang Lebong, Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu aktif memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam membentuk Perda Berkualitas Rejang Lebong. Simak bagaimana langkah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum.

Kemenkum Bengkulu
{{caption}}
Harmonisasi Produk Hukum Daerah: Tahukah Anda, Ini Kunci Efektivitas Regulasi di Indonesia?

Kemendagri dan Kemenkumham berkolaborasi erat dalam harmonisasi produk hukum daerah. Apa dampak positifnya bagi implementasi program pemerintah pusat dan inovasi di daerah?

Harmonisasi Produk Hukum Daerah
{{caption}}
Fakta Unik: Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperda RPJMD Bangka Barat 2025-2029 Demi Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Babel harmonisasikan Ranperda RPJMD Bangka Barat 2025-2029. Apa pentingnya harmonisasi ini untuk pembangunan daerah dan kualitas regulasi?

Kemenkumham Babel
{{caption}}
Kemendagri Bakal Gelar Rakornas Produk Hukum Daerah, Perkuat Kemudahan Investasi & Pemantapan Asta Cita

Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

berita kemendagri
{{caption}}
Kuatkan Layanan Kesehatan, Kasatgas PRR Serahkan Bantuan 5 Ambulans di Takengon

5 Ambulans yang diberikan kepada Kabupaten Aceh Tengah, berasal dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan diperuntukkan bagi 5 Puskesmas terdampak bencana.

berita kemendagri
{{caption}}
Walkable City dan Ruang Hijau, Mendagri Ungkap Cara 'Murah' Tekan Biaya Kesehatan Kota

Mendagri mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak kesehatan.

apeksi
{{caption}}
Lombok Timur Raih Nominasi Kabupaten Berprestasi Bidang Pembiayaan Kreatif 2026

Kabupaten Lombok Timur masuk nominasi bergengsi sebagai daerah berprestasi dalam Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif 2026, tunjukkan inovasi tingkatkan PAD.

blud
{{caption}}
Sambangi SMAN 1 Atambua, Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian Serukan Pencegahan Perilaku Kekerasan

Tri menjelaskan, program PKK yang dijalankan kali ini merupakan upaya membangun karakter, baik pada anak maupun orang tua.

kemendagri
{{caption}}
Wamendagri Wiyagus: Negara Pastikan Hak Disabilitas Tak Diabaikan

Wiyagus menekankan bahwa pendataan bukan sekadar urusan administratif, tetapi menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mengakui & melindungi seluruh warganya.

berita kemendagri
{{caption}}
Waspada Inflasi dan Krisis Global, Mendagri Ajak Kepala Daerah Perkuat Kesiapsiagaan

Mendagri menilai daerah yang memiliki basis produksi pangan yang kuat cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi.

apeksi
{{caption}}
ASN Barito Timur Wajib Kenakan Batik dan Busana Adat Peringati Hari Kartini 2026

Pemerintah Kabupaten Barito Timur mewajibkan seluruh ASN mengenakan busana adat dan batik khas daerah untuk memperingati Hari Kartini 2026, sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian budaya lokal.

asn
{{caption}}
Wali Kota Pastikan Stok Elpiji 3 Kilogram Malang Aman, Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan stok elpiji 3 kilogram di wilayahnya mencukupi kebutuhan masyarakat, menepis kekhawatiran kelangkaan.

elpiji bersubsidi
{{caption}}
Bulog Sumut Salurkan 7.192 Ton Beras SPHP, Jaga Stabilitas Harga Pangan di Medan

Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara telah menyalurkan 7.192 ton beras SPHP pada April 2026. Penyaluran masif ini melalui berbagai mitra untuk menjaga stabilitas harga pangan di Medan, antisipasi kenaikan harga gabah.

beras sphp
{{caption}}
Bulog Pastikan Distribusi Bantuan Pangan di Lamsel Tepat Sasaran, Jaga Ketahanan Pangan Nasional

Perum Bulog Cabang Lampung Selatan memastikan penyaluran Bantuan Pangan Bulog Lamsel untuk 184.677 keluarga berjalan tepat sasaran, menjaga ketahanan pangan, dan menekan inflasi di wilayah tersebut.

bantuan pangan bulog lamsel
{{caption}}
Pemkab Penajam Paser Utara Genjot Kesejahteraan Nelayan Melalui Koperasi dan TPI

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) serius menggarap peningkatan Kesejahteraan Nelayan Penajam dengan program inovatif seperti koperasi perikanan tangkap dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Simak detailnya!

dinas perikanan
{{caption}}
Bupati Bulungan Perkuat Sinergi Kendalikan Harga Pangan dan Ketersediaan Komoditas

Bupati Bulungan Syarwani memperkuat sinergi dengan Forkopimda untuk memastikan ketersediaan dan pengendalian harga pangan di wilayahnya, khususnya sembilan bahan pokok, demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.

bulungan