LIVE

Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rakornas Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (14/9).

kemendagri
Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah
Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah (merdeka.com)

Peran Biro Hukum pemerintah daerah sangat fundamental

Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah

Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah 

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar Rakornas Produk Hukum Daerah di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (14/9).

Rakornas dihadiri Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun, Pj. Wali Kota Pekanbaru Muflihun, dan para pejabat Biro Hukum Setda Provinsi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota.

Makmur mengatakan, keberadaan Biro Hukum Provinsi maupun Bagian Hukum Kabupaten/Kota sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah

Biro Hukum Setda Provinsi maupun Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota sebagai bagian dari perangkat daerah, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan.

"Mengingat capaian atas realisasi antara Propemperda dan Propemperkada dengan terbentuknya Perda dan Perkada maka dibutuhkan beberapa terobosan baru. Sebagai langkah strategis, Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kab/Kota serta Bapemperda DPRD perlu untuk melakukan hal-hal penting," kata Makmur saat pembukaan Rakornas.

Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah
Hal penting yang Makmur maksud adalah filterisasi atau pemilahan Propemperda Provinsi dan Kab/Kota sesuai kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Simplifikasi atau penyederhanaan regulasi yang serumpun, baik Perda/maupun Perkada. Penguatan fungsi pembinaan produk hukum daerah melalui tahapan Fasilitasi sesuai kewenangan, teknik penyusunan perundang-undangan dan asas kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat.

Kemudian, penguatan fungsi Bapemperda, Biro Hukum Provinsi dan Kabag Hukum Kabupaten/Kota dalam mencermati dan mengharmoniskan materi muatan produk hukum daerah. Agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah

"Sebagai bentuk terobosan dan langkah strategis, dibutuhkannya penguatan kelembagaan terhadap Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diperlukan dengan beberapa pertimbangan," ujar Makmur.

Biro Hukum dan Bagian Hukum melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan (regelling) dan penetapan (beschiking).

Melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah Kabupaten/Kota bagi Biro Hukum Provinsi dan produk hukum Desa bagi Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

Lalu, melaksanakan fungsi advokasi dan pelayanan hukum. Optimalisasi dalam perspektif anggaran dan adanya rentang kendali dan waktu yang tidak sebentar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

"Setelah terselenggaranya Rakornas ini, Biro Hukum maupun Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota memegang peranan penting dan harus terpotret dengan baik. Dalam proses pembentukan produk hukum daerah sangat menentukan maju atau tidaknya suatu daerah dan bagaimana mereka berinovasi selama ini,"

Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun

Makmur berharap, penyelenggaraan Rakornas kali ini bisa mewujudkan kesepahaman tentang betapa pentingnya peran Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota sebagai katalisator pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan implementatif.

Makmur menambahkan, semakin kuatnya aspek kelembagaan dan penganggaran pada Biro Hukum Provinsi/Bagian Hukum Kabupaten/Kota, adanya ruang sosialisasi praktik baik (best practice) pembentukan produk hukum daerah, termasuk pula tantangan dan hambatan yang dihadapi selama ini.
Kemendagri Minta Biro Hukum Tiap Pemda Lakukan Terobosan Demi Kemajuan Daerah

“Serta tersusunnya rekomendasi kebijakan yang bisa diambil sebagai jalan keluar dan solusi terbaik," kata Makmur.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Randy Ferdi Firdaus
Editor Randy Ferdi Firdaus
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Halte Tebet Eco Park Ditabrak Truk, Layanan Tetap Normal

{{caption}}
Kapolres: Tidak Ada Ampun bagi Pengedar Narkoba Lewat Bandara Soekarno-Hatta

{{caption}}
Terungkap Peredaran Narkoba Berkedok Beras India di Jakarta

{{caption}}
Tersangka Korupsi Kementerian PU Bertambah, Mantan Pejabat Ditahan

{{caption}}
Kejati DKI Tetapkan Tiga Tersangka Baru Korupsi Kementerian PU

{{caption}}
Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta hingga Agustus, Ini Pesan Pramono

Topik Terkait
{{caption}}
Kemenkum Kalsel Perkuat Pemahaman Perangkat Pemda dalam Penyusunan Prolegda Berkualitas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) meningkatkan pemahaman perangkat daerah (pemda) dalam penyusunan Prolegda Kalsel, memastikan regulasi yang dihasilkan berkualitas dan implementatif.

Kemenkum Kalsel
{{caption}}
Kemenkum Dorong Harmonisasi Perda, Tingkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah

Kepala Kanwil Kemenkum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan pentingnya forum koordinasi harmonisasi rancangan peraturan daerah (perda) untuk meningkatkan kualitas produk hukum di wilayah tersebut.

Harmonisasi Perda
{{caption}}
Kemenkumham dan Pemkab Belitung Timur Tingkatkan Optimasi Produk Hukum Daerah Melalui Bimtek

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kemenkumham Babel gelar bimtek untuk optimasi produk hukum daerah, demi tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan kepastian masyarakat.

Optimasi Produk Hukum Belitung Timur
{{caption}}
Kemenkum Bengkulu Fasilitasi Pembentukan Perda Berkualitas Rejang Lebong, Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu aktif memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam membentuk Perda Berkualitas Rejang Lebong. Simak bagaimana langkah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum.

Kemenkum Bengkulu
{{caption}}
Harmonisasi Produk Hukum Daerah: Tahukah Anda, Ini Kunci Efektivitas Regulasi di Indonesia?

Kemendagri dan Kemenkumham berkolaborasi erat dalam harmonisasi produk hukum daerah. Apa dampak positifnya bagi implementasi program pemerintah pusat dan inovasi di daerah?

Harmonisasi Produk Hukum Daerah
{{caption}}
Fakta Unik: Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperda RPJMD Bangka Barat 2025-2029 Demi Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Babel harmonisasikan Ranperda RPJMD Bangka Barat 2025-2029. Apa pentingnya harmonisasi ini untuk pembangunan daerah dan kualitas regulasi?

Kemenkumham Babel
{{caption}}
Kemendagri Bakal Gelar Rakornas Produk Hukum Daerah, Perkuat Kemudahan Investasi & Pemantapan Asta Cita

Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

berita kemendagri
{{caption}}
Ketum TP Posyandu: Posyandu Kini Jadi Pusat Pelayanan 6 Bidang SPM di Desa

Hal tersebut disampaikan Tri saat membuka Sosialisasi Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

berita update
{{caption}}
Ketum TP Posyandu: Percepatan Registrasi Perkuat Peran Posyandu sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat

Hal tersebut disampaikan Tri Tito saat membuka acara Sosialisasi Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT.

berita update
{{caption}}
Mendagri Hadiri Puncak PENAS Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo

Agenda yang mengusung tema 'Transformasi Teknologi dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional' tersebut dihadiri sekitar 50 ribu peserta.

berita update
{{caption}}
Wamendagri Bima Arya: ASN Jangan Hanya Kejar Output, Pastikan Program Berdampak bagi Warga

Ia menjelaskan, semangat melayani menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan dan realitas di lapangan.

asn
{{caption}}
Program Bedah Rumah Dikebut, Mendagri: Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah

Mendagri menekankan bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil terlihat dari meningkatnya cakupan program bedah rumah.

bedah rumah
{{caption}}
Wamendagri Bima ke Praja IPDN Papua: Kalian Harus Punya Nilai agar Tak Mudah Dibeli Kepentingan Transaksional

Bima menjelaskan, ideologi menjadi kompas yang menentukan arah kebijakan. Namun, nilai-nilai tersebut harus diterjemahkan melalui strategi.

berita update
{{caption}}
Kenaikan Tarif MPU Pelajar Tulungagung: Dishub Usulkan Penyesuaian Bertahap

Pemerintah Kabupaten Tulungagung berencana menaikkan tarif sewa MPU gratis pelajar secara bertahap. Simak alasan di balik usulan kenaikan tarif MPU Pelajar Tulungagung ini.

angkutan pelajar
{{caption}}
Bulog Sumut Salurkan Bantuan Pangan, 1,16 Juta Penerima Manfaat Terjangkau

Perum Bulog Sumut telah menyalurkan Bantuan Pangan Bulog Sumut kepada lebih dari satu juta penerima manfaat, menargetkan percepatan distribusi untuk mengendalikan inflasi daerah.

bantuan pangan bulog sumut
{{caption}}
Kutim Siapkan Skenario Antisipasi PHK Sektor Batu Bara Akibat Pembatasan Produksi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan skenario antisipasi PHK di sektor batu bara akibat wacana pembatasan produksi. Tujuannya menjaga stabilitas ekonomi daerah.

antisipasi phk
{{caption}}
DBHCHT Lombok Timur 2026 Turun Drastis, Pemkab Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2026 anjlok 50% menjadi Rp55 miliar, namun Pemkab berkomitmen mempertahankan program strategis daerah.

agromerasi pabrik tembakau
{{caption}}
Belanja Pegawai Pemkab Banggai Capai Rp1,13 Triliun, Melebihi Batas UU HKPD

Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan Rp1,13 triliun untuk belanja pegawai pada APBD 2026, mencapai 41,70% dari total belanja daerah, jauh di atas batas 30% sesuai UU HKPD.

anggaran daerah
{{caption}}
Bupati Karawang Pimpin Patroli Kamtibmas, Pastikan Keamanan Wilayah Kondusif Akhir Pekan

Bupati Karawang Aep Syaepuloh memimpin Patroli Kamtibmas skala besar bersama TNI-Polri. Langkah ini diambil untuk memastikan situasi Karawang tetap kondusif, terutama saat libur sekolah dan meningkatnya aktivitas warga.

akhir pekan