Tahukah Anda, Harmonisasi Hukum Penting? Kemenkumham dan DPRD Batola Bersinergi Tingkatkan Mutu Produk Hukum Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kemenkumham Kalsel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) telah mengukuhkan kerja sama strategis. Sinergi ini bertujuan utama untuk meningkatkan mutu produk hukum daerah di wilayah tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk memastikan regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) ini ditandatangani di Banjarmasin pada Rabu, 01 Oktober, menandai babak baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menegaskan pentingnya kolaborasi ini. Ia berharap sinergi ini dapat membawa dampak positif bagi pembangunan hukum di Batola.

Kerja sama ini mencakup beberapa bidang krusial, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, serta pelayanan hukum. Melalui dukungan Kemenkumham Kalsel, DPRD Batola diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang lebih responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini merupakan jawaban atas kebutuhan akan regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial.

Sinergi Strategis Kemenkumham dan DPRD Batola

Kolaborasi antara Kemenkumham Kalsel dan DPRD Batola merupakan langkah konkret dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas. Alex Cosmas Pinem menjelaskan bahwa harmonisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah memerlukan dukungan keahlian teknis perancang peraturan. Kemenkumham hadir untuk memberikan pendampingan tersebut.

Perjanjian kerja sama ini mencakup aspek-aspek penting dalam proses legislasi daerah. Mulai dari tahap perancangan, pembahasan, hingga pengesahan peraturan, Kemenkumham akan memberikan asistensi. Ini memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

“Kolaborasi ini merupakan langkah nyata menghadirkan regulasi yang berkualitas. Harmonisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah perlu ditopang keahlian teknis perancang peraturan,” ujar Alex Cosmas Pinem. Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen kedua belah pihak untuk menciptakan sistem hukum daerah yang lebih baik.

Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah

Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, menyambut baik sinergi ini. Ia menyatakan optimisme bahwa dengan dukungan Kemenkumham Kalsel, kualitas pembentukan peraturan daerah akan semakin meningkat. Peningkatan ini krusial untuk memastikan setiap regulasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Perjanjian kerja sama (PKS) secara spesifik ditindaklanjuti antara Sekretariat DPRD Batola dengan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (PPPH) Kanwil Kemenkumham Kalsel. PKS ini berfokus pada fasilitasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Salah satu contoh isu yang akan dibahas adalah penataan serta pengendalian infrastruktur pasif.

Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono menambahkan, “Dengan adanya pendampingan ini, produk hukum yang dihasilkan diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Batola.” Harapan ini menunjukkan bahwa fokus utama dari kerja sama ini adalah relevansi dan kebermanfaatan produk hukum bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya.

Sumber: AntaraNews