Tahukah Anda? Kemenkum Jateng Genjot Inovasi Digital Demi Layanan Publik Prima, Siap Raih WBBM!

Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah terus berupaya mengoptimalkan layanan publik melalui beragam **Inovasi Digital Kemenkum Jateng** yang revolusioner. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Tahukah Anda? Kemenkum Jateng Genjot Inovasi Digital Demi Layanan Publik Prima, Siap Raih WBBM!
Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah terus berupaya mengoptimalkan layanan publik melalui beragam **Inovasi Digital Kemenkum Jateng** yang revolusioner. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat? (Merdeka.com)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mereka gencar menghadirkan beragam inovasi digital yang dirancang untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan hukum.

Langkah strategis ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Heni Susila Wardoyo, di Semarang pada Kamis (4/9). Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya modernisasi birokrasi yang berorientasi pada kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas.

Seluruh terobosan ini menjadi sorotan utama dalam proses verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Verifikasi ini bertujuan untuk menilai kesiapan Kemenkumham Jateng dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kemenkumham Jawa Tengah telah meluncurkan berbagai sistem digital unggulan untuk mendukung pelayanan prima. Inovasi-inovasi ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.

Beberapa sistem yang menjadi andalan antara lain Silandu (Sistem Informasi Layanan Terpadu) yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan. Ada pula Simakhun (Sistem Layanan Manajemen Aktualisasi Kompetensi Hukum) untuk pengembangan SDM internal.

Selain itu, terdapat Pra-Harmon untuk proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, Posbankum sebagai portal bantuan hukum, serta Haipenengah (Halaman Informasi Kepegawaian Jawa Tengah) untuk informasi kepegawaian. "Inovasi ini mempermudah masyarakat memperoleh layanan secara cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja," ujar Heni.

Berbagai sistem ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenkumham Jateng dalam menghadirkan pelayanan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Selain pengembangan platform digital, Kanwil Kemenkumham Jateng juga aktif mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui program jemput bola. Inisiatif ini memastikan bahwa layanan tidak hanya tersedia secara daring, tetapi juga dapat diakses langsung di berbagai lokasi strategis.

Layanan jemput bola ini mencakup kehadiran di mal pelayanan publik (MPP) yang tersebar di empat kabupaten di Jawa Tengah. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual tanpa harus datang ke kantor utama.

Kemenkumham Jateng juga telah membentuk sentra kekayaan intelektual di 12 lokasi berbeda untuk mendorong pendaftaran dan perlindungan hak cipta. Selain itu, penyediaan Sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) di setiap kabupaten turut memperkuat pengawasan profesi hukum.

Komitmen terhadap integritas juga diwujudkan melalui program TOGAR (Tolak Gratifikasi dan Pungutan Liar). Heni menegaskan bahwa pencapaian menuju WBBM adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kemenkumham Jateng, yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan.

Proses verifikasi oleh TPN Menpan RB mencakup pengecekan menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional Kemenkumham Jateng. Tim penilai meninjau langsung Ruang Layanan Terpadu yang menyediakan layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, hingga bantuan hukum.

Pengecekan meliputi inovasi layanan, tata kelola manajemen, serta penerapan prinsip integritas dan akuntabilitas dalam setiap lini. Upaya digitalisasi layanan hukum, peningkatan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, dan optimalisasi pelayanan berbasis teknologi menjadi fokus utama penilaian.

"Predikat ini bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari komitmen kami untuk terus melakukan perbaikan, meningkatkan integritas, dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik," kata Heni. Dengan semangat kolektif dan inovasi yang berkelanjutan, Kemenkumham Jateng optimistis dapat meraih predikat WBBM. Ini akan memperkuat posisi mereka sebagai lembaga yang menghadirkan layanan publik berkualitas, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi