Mendagri: Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Dirasakan oleh Masyarakat

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.

Kemendagri diundang dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR untuk menyampaikan pembaruan terkait perkembangan pembangunan di daerah Otsus.

Pemerintah Kabupaten Sigi memperketat Pengawasan Dana Desa untuk memastikan pembangunan berjalan optimal, berkelanjutan, serta mencegah penyimpangan demi kesejahteraan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah tidak sendiri dalam menghadapi kebijakan Pengalihan TKD. Pusat siap membantu daerah yang kesulitan, mendorong efisiensi keuangan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perketat pengawasan kinerja Pemda dalam mengelola anggaran, siapkan penghargaan dan sanksi demi transparansi dan efisiensi dana publik.

Mendagri dan Menkeu perkuat sinergi kawal Transformasi Fiskal Daerah dengan alokasi Rp1.300 triliun, memastikan anggaran daerah lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat.

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin fiskal daerah menyusul pergeseran alokasi transfer dana, demi efisiensi anggaran dan program prioritas masyarakat.

Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya tegaskan kekompakan kawal kebijakan Pengalihan TKD. Bukan pemangkasan, tapi dorongan fiskal daerah lebih sehat. Bagaimana strategi pemerintah pusat?

Mendagri Tito Karnavian membeberkan tiga Strategi Pemda Hadapi Pengalihan TKD 2026 senilai Rp693 triliun. Bagaimana pemerintah daerah bisa tetap berdaya dan mengoptimalkan potensi yang ada?

Mendagri mengatakan, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam alokasi anggaran adalah memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan.

Dia menekankan, program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu menghadirkan pelindungan.

Sensus tersebut juga merupakan kesepakatan antara Kemendagri dan DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan basis data OAP secara menyeluruh yang nantinya akan digunakan dalam sensus kesejahteraan OAP.

Menurut Ribka, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan MRP dengan perkembangan tata kelola Otsus Papua.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Selama ini, berbagai program yang dibiayai dana Otsus telah berjalan, seperti pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak mengalami pemotongan maupun keterlambatan penyaluran dari pemerintah pusat, membantah isu yang beredar dan memastikan prioritas anggaran untuk enam provinsi di

kebijakan yang berjalan saat ini merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional,

Ribka menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap enam provinsi di Papua, sebagian besar daerah telah menerima penyaluran dana Otsus.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua melaporkan penyaluran Dana Otsus Papua untuk triwulan I 2026 telah mencapai Rp826,32 miliar, menunjukkan percepatan signifikan dibanding periode sebelumnya. Apa saja faktor pendorongnya dan bagaiman

Pemerintah Provinsi Papua menghadapi tantangan anggaran dengan penurunan drastis TKD Papua 2026 menjadi Rp554,6 miliar, memicu adaptasi program daerah untuk efisiensi dan dampak maksimal.

Kementerian Keuangan melalui DJPb memastikan penyaluran Dana Otsus Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2025 telah 100 persen, mencapai Rp3,257 triliun. Simak rinciannya!