Mahfud menyebut, yang berwenang mengubah batas usia capres dan cawapres adalah DPR
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengubah aturan batas usia capres dan cawapres.
Menurut Mahfud, batas usia capres cawapres termasuk open legal policy atau politik hukum yang sifatnya terbuka. Maka MK seharusnya tidak bisa menerima gugatan tersebut.
"Kalau menyangkut open legal policy, politik hukum yang sifatnya terbuka, maka MK boleh tidak menerima. Tidak menerima dengan menolak itu sangat berbeda. Kalau menolak artinya permohonan ditolak, sedangkan tidak menerima berarti dikembalikan untuk proses di lembaga lain atau proses baru," kata Mahfud, Senin (25/9).
Mahfud menjelaskan, MK tidak bisa mengubah atau membatalkan sebuah aturan yang tidak melanggar konstitusi. Termasuk pembatasan usia capres dan cawapres yang merupakan kewenangan lembaga legislatif atau DPR RI.
merdeka.com
Mahfud mendasarkan pada sejarah munculnya MK sebagai negative legislator di Austria pada 1920. MK hanya boleh membatalkan aturan perundangan yang menyalahi konstitusi.
merdeka.com
Mahfud meyakini MK sudah mengetahui soal kewenangan dan apa yang boleh ditangani atau tidak boleh ditangani.
Maka, dia meminta seluruh pihak untuk membiarkan MK bekerja dengan independen. Tanpa intervensi dari pihak manapun.
merdeka.com
Diketahui, pihak-pihak yang menggugat batas usia capres dana cawapres adalah PSI dan dua orang kepala daerah dari Partai Gerindra. Pertama adalah Walikota Bukittinggi, Erman Safar dan yang kedua adalah Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa.
Lalu, Partai Garuda, yang saat ini sudah mendukung Prabowo do Pilpres 2024. Gugatan pihak-pihak tersebut, ingin batasan usia minimal capres dan cawapres diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun, dan batasan usia 40 tahun atau pernah menjadi penyelenggara negara.
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gugatan batas usia Capres Cawapres memasuki babak baru
Baca Selengkapnya
Alasan MK menolak gugatan nomor 92 itu karena telah kehilangan objek, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya
Gugatan batas usia capres cawapres dilayangkan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Apabila keputusan MK terus menerus dibahas justru akan merugikan beberapa pihak.
Baca Selengkapnya
Cak Imin berkelakar, dengan adanya putusan MK tersebut maka masa depan dia akan cerah
Baca Selengkapnya
"Ngerti lah kita ini proses yang begitu rumit, kenegarawanan para hakim ini diuji," kata Cak Imin.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD mengatakan, putusan MK menolak gugatan batas usia maksimal capres-cawapres 70 tahun harus diterima.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi