LIVE

Mahfud MD: Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah Bukan Hanya Cacat Etik, Tapi Cacat Hukum

Mahfud MD menantang KPU untuk tidak melaksanakan putusan MA soal batas usia calon Kepala Daerah.

mahfud md
Mahfud MD: Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah Bukan Hanya Cacat Etik, Tapi Cacat Hukum
Mahfud MD: Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah Bukan Hanya Cacat Etik, Tapi Cacat Hukum (merdeka.com)

Mahfud MD menantang KPU untuk tidak melaksanakan putusan MA soal batas usia calon Kepala Daerah.

Mahfud MD Sportif Ucapkan Selamat ke Prabowo dan Gibran: Selamat Bertugas
Mahfud MD Sportif Ucapkan Selamat ke Prabowo dan Gibran: Selamat Bertugas © 2024 maverick

Mahfud MD: Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah Bukan Hanya Cacat Etik, Tapi Cacat Hukum

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menantang KPU untuk tidak melaksanakan putusan MA soal batas usia calon Kepala Daerah.


Mahfud menyebut Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 tentang Syarat Batas USia Kepala Daerah telah mengacaukan tata hukum di Indonesia. Putusan MA tersebut sudah inkrah sehingga pada kondisi ini KPU tidak bisa menghindar.

"Sementara secara ini (putusan MA) jelas secara prosedur atau secara kewenangan ini salah. ini bukan hanya catat etik, cacat moral, tapi juga cacat hukum," ucap Mahfud dalam di akun Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Rabu (5/6).


Dia mengungkapkan, KPU bisa berkonsultasi dengan DPR sebagai pembuat UU terkait putusan MA itu. Sebab, dalam UU Nomor 10 tahun 2016 yang disahkan DPR menyebutkan syarat usia minimal 30 tahun untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil wali kota.

"Bisa juga dibicarakan dengan DPR. karena Karena DPR sendiri sudah ada di Undang-Undang, 30 tahun itu saat mendaftar (calon gubernur dan wakil gubernur), 25 tahun saat mendaftar (calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil wali kota), kan gitu,” 

tambahnya.

merdeka.com

Mahfud MD pernah menyatakan putusan MA tentang batas usia calon kepala daerah salah dan melampaui kewenangan MA itu sendiri. Hal ini dikarenakan MA tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu isi UU.

"Kalau memang itu mau diterima putusan MA berarti dia membatalkan isi UU. Sedangkan menurut hukum kita, menurut konstitusi kita MA tidak boleh melakukan judicial review atau membatalkan isi UU," ungkap Mahfud.

"Ini jauh melampaui kewenangan MA, saya khawatir jangan-jangan hakim tidak baca pasal 1 ayat 1," sambungnya.

Dia menjelaskan, membatalkan isi UU hanya ada dua cara. Pertama, melalui legislative review yaitu diubah oleh lembaga legislatif, atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau isi UU mau dibatalkan itu cuma 2 caranya. 1 legislative review atau judicial review oleh MK bukan MA. Atau Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) kalau darurat, ini jauh melampaui kewenangan MA," ujar dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Viral Anggaran Air Mineral Rp 1,1 Miliar, Pemkot Medan Buka Suara

{{caption}}
Dari Sunda Kelapa, hingga Batavia, Siapa Penemu Nama Jakarta?

{{caption}}
Sambangi Asmat, Wapres Gibran Tanam Pohon Cemara di Katedral Salib Suci

{{caption}}
Genjot Ekonomi Baru, Danantara Sasar Konser Musik hingga Sport Tourism

{{caption}}
DPR Setujui Ribuan Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

{{caption}}
Operasional MBG Depok Berhenti Sementara, Pekerja Dapur Ikut Diliburkan

Topik Terkait
{{caption}}
Praktisi Hukum Nilai MK Tak Muat Amar Putusan Ubah Syarat Usia Calon Gubernur di Usia 30 Tahun

Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Pakar Nilai MK Bukan Lembaga Banding Terhadap Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah

Kewenangan MK dalam pengujian peraturan perundang-undangan, hanya terbatas terhadap pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

batas usia calon kepala daerah
{{caption}}
Patuhi MA, KPU Segera Ubah Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah

KPU terlebih dulu harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR

KPU
{{caption}}
VIDEO: Mahfud Pedas Kritik Putusan MA, Singgung Mahkamah Kakak Menangkan Adik

Mahfud menilai akibat dari putusan MA tersebut menjadi bahan cemoohan di masyarakat

Mahfud MD
{{caption}}
VIDEO: Mahfud Kesal Kritik Keras Putusan MA "Kebusukan Hukum Bikin Mual!"

Mahfud mengatakan, putusan MA tersebut merusak hukum.

Mahfud MD
{{caption}}
Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud MD: Membuat Saya Mual

Mahfud sebenarnya sudah mual menanggapi putusan MA soal Batas usia calon kepala daerah

Mahfud MD
{{caption}}
VIDEO: Mahfud Jengkel Putusan MA "Biar Saja Tambah Busuk Tambah Busuk!"

Mahfud menilai cara berhukum di negara ini sudah rusak.

Mahfud MD
{{caption}}
Kebut, Komisi II DPR Segera Bahas Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Bareng KPU

Secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.

putusan ma tentang usia kepala daerah
{{caption}}
Mahfud MD soal Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah: Melampaui Kewenangan

Menurutnya, saat ini hukum di Indonesia sudah rusak. Karena dirusak oleh segelintir pihak.

Mahfud MD
{{caption}}
Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Puan: Silakan Masyarakat Menilai

Atas putusan MA masyarakat tinggal melihat apakah akan berjalan baik atau tidak untuk proses Pilkada yang akan datang.

Puan Maharani
{{caption}}
MA Blak-Blakan soal Memutuskan Perkara Usia Calon Kepala Daerah Cuma Butuh Waktu 3 Hari

Sunarto menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi pertanyaan di tengah masyarakat

Mahkamah Agung
{{caption}}
Analisis Pakar: KPU Tak Bisa Patuhi Putusan MA soal Syarat Batas Usia Calon Kepala Daerah

Perludem mengkritik keras putusan MA yang dianggap gagal menafsirkan UU

KPU
{{caption}}
Mahfud MD Ngaku Sudah Lama Dekat dengan Prabowo Tapi Diskusi Paling Hangat Baru Kemarin

Mahfud menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban.

berita update
{{caption}}
Mahfud MD: Polri Tak Tepat Bergaya Militeristik karena Tugasnya Mengayomi, Melayani dan Melindungi

Menurutnya, orientasi utama Polri adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan pendekatan ala militer.

berita update
{{caption}}
Mengenang Juwono Sudarsono: Sosok Sipil Cakap Menteri Pertahanan yang Dipercaya Lima Presiden

Indonesia berduka atas wafatnya Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan yang dihormati. Simak rekam jejak gemilangnya sebagai sipil cakap yang dipercaya lima Presiden RI dan kontribusinya bagi bangsa.

juwono sudarsono
{{caption}}
Mahfud MD Kenang Juwono Sudarsono sebagai Ilmuwan Besar dan Menhan yang Tepat

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenang sosok Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan, sebagai ilmuwan besar yang menguasai geopolitik global, menyusul kabar duka meninggalnya beliau.

berita duka
{{caption}}
Momen Jusuf Kalla, Anies Baswedan, Mahfud MD Hingga Anak Prabowo Salat Idulfitri Bersama

Usai salat, mereka tampak akrab saling berbincang. Jusuf Kalla bahkan sempat berbincang dengan Didit sebelum momen ditutup swafoto bersama.

berita update
{{caption}}
Mahfud MD: Serangan Amerika-Israel ke Iran Jadi Alasan Indonesia Bisa Keluar dari Board of Peace

Mahfud menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut, terutama setelah memanasnya konflik di Timur Tengah.

berita update
{{caption}}
Sengketa Lahan Bandara Djalaluddin Gorontalo: Bandara dan Pemprov Berkoordinasi Cari Solusi

Bandara Djalaluddin Gorontalo segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan sengketa lahan seluas 7.448 meter persegi, menyusul tuntutan ganti rugi yang dimenangkan oleh Mahkamah Agung terkait sengketa lahan Bandara Djalaluddin.

aliansi pemuda mahasiswa
{{caption}}
DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan

DPR menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah

batas usia calon kepala daerah
{{caption}}
Putusan Batas Usia Kepala Daerah Dinilai Tak Mungkin Dipakai di Pilkada 2024, Kaesang Bisa Gagal Maju?

Putusan MA soal Batas Usia Kepala Daerah Dinilai Tak Bisa Dipakai di Pilkada 2024, Kaesang Gagal Maju?

batas usia calon kepala daerah
{{caption}}
Menanti Sikap Tegas KPU Usai Putusan MA Terkait Aturan Baru Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah

Peserta pemilihan kepala daerah kini tidak harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan putusan MA.

putusan mahkamah agung
{{caption}}
Respons Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, KPU Bakal Koordinasi dengan DPR

Putusan MA itu membuat seseorang ingin mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur tidak harus berusia 30 tahun.

mahkamah agung
{{caption}}
Profil 3 Hakim MA yang Kabulkan Gugatan Batas Usia Kepala Daerah

Ada 3 hakim agung yang adili perkara ini yaitu Yulius sebagai Ketua Majelis yang beranggotakan Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.

putusan mahkamah agung