Mahfud MD: Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah Bukan Hanya Cacat Etik, Tapi Cacat Hukum

Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Kewenangan MK dalam pengujian peraturan perundang-undangan, hanya terbatas terhadap pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

KPU terlebih dulu harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR

Mahfud menilai akibat dari putusan MA tersebut menjadi bahan cemoohan di masyarakat

Mahfud mengatakan, putusan MA tersebut merusak hukum.

Mahfud sebenarnya sudah mual menanggapi putusan MA soal Batas usia calon kepala daerah

Mahfud menilai cara berhukum di negara ini sudah rusak.

Secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.

Menurutnya, saat ini hukum di Indonesia sudah rusak. Karena dirusak oleh segelintir pihak.

Atas putusan MA masyarakat tinggal melihat apakah akan berjalan baik atau tidak untuk proses Pilkada yang akan datang.

Sunarto menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi pertanyaan di tengah masyarakat

Perludem mengkritik keras putusan MA yang dianggap gagal menafsirkan UU

Indonesia berduka atas wafatnya Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan yang dihormati. Simak rekam jejak gemilangnya sebagai sipil cakap yang dipercaya lima Presiden RI dan kontribusinya bagi bangsa.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenang sosok Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan, sebagai ilmuwan besar yang menguasai geopolitik global, menyusul kabar duka meninggalnya beliau.

Usai salat, mereka tampak akrab saling berbincang. Jusuf Kalla bahkan sempat berbincang dengan Didit sebelum momen ditutup swafoto bersama.

Mahfud menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut, terutama setelah memanasnya konflik di Timur Tengah.

Dalam sistem kesiapsiagaan militer terdapat beberapa tingkatan. Siaga 1 merupakan level tertinggi, di mana seluruh personel harus siap bertugas penuh.

Budi Prasetyo mengatakan, kasus terkait harus dipandang lebih detil dengan menarik benang merah di hulu.

Bandara Djalaluddin Gorontalo segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan sengketa lahan seluas 7.448 meter persegi, menyusul tuntutan ganti rugi yang dimenangkan oleh Mahkamah Agung terkait sengketa lahan Bandara Djalaluddin.

DPR menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah

Putusan MA soal Batas Usia Kepala Daerah Dinilai Tak Bisa Dipakai di Pilkada 2024, Kaesang Gagal Maju?

Peserta pemilihan kepala daerah kini tidak harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan putusan MA.

Putusan MA itu membuat seseorang ingin mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur tidak harus berusia 30 tahun.

Ada 3 hakim agung yang adili perkara ini yaitu Yulius sebagai Ketua Majelis yang beranggotakan Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.