VIDEO: Mahfud Pedas Kritik Putusan MA, Singgung Mahkamah Kakak Menangkan Adik

Menurut Mahfud, UU tersebut bisa saja memecah belah para Hakim MK saat ini.

Kewenangan MK dalam pengujian peraturan perundang-undangan, hanya terbatas terhadap pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Mahfud mengatakan, putusan MA tersebut merusak hukum.

Mahfud juga menyoroti munculnya istilah Mahkamah Kakak dan Mahkamah Adik yang menjadi bahan cemoohan di publik

Mahfud MD menantang KPU untuk tidak melaksanakan putusan MA soal batas usia calon Kepala Daerah.

Mahfud sebenarnya sudah mual menanggapi putusan MA soal Batas usia calon kepala daerah

Mahfud menilai cara berhukum di negara ini sudah rusak.

Secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.

Menurutnya, saat ini hukum di Indonesia sudah rusak. Karena dirusak oleh segelintir pihak.

Atas putusan MA masyarakat tinggal melihat apakah akan berjalan baik atau tidak untuk proses Pilkada yang akan datang.

Perludem mengkritik keras putusan MA yang dianggap gagal menafsirkan UU

Arief yang sudah 12 tahun menjadi hakim konstitusi itu sangat sedih MK dicap sebagai Mahkamah Keluarga.

Mahfud menggambarkan suasana pertemuan tersebut berlangsung santai dan penuh keakraban.

Menurutnya, orientasi utama Polri adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan pendekatan ala militer.

Indonesia berduka atas wafatnya Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan yang dihormati. Simak rekam jejak gemilangnya sebagai sipil cakap yang dipercaya lima Presiden RI dan kontribusinya bagi bangsa.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenang sosok Juwono Sudarsono, mantan Menteri Pertahanan, sebagai ilmuwan besar yang menguasai geopolitik global, menyusul kabar duka meninggalnya beliau.

Usai salat, mereka tampak akrab saling berbincang. Jusuf Kalla bahkan sempat berbincang dengan Didit sebelum momen ditutup swafoto bersama.

Mahfud menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut, terutama setelah memanasnya konflik di Timur Tengah.

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

Polda Jambi memberikan penjelasan resmi terkait status aktif kembali Perwira Menengah (Pamen) RC setelah menjalani hukuman pidana, yang belakangan menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan hangat.

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

Juru Bicara MA, Heru Pramono, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar mengenai keterkaitan hakim dengan yayasan

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.