MA Blak-Blakan soal Memutuskan Perkara Usia Calon Kepala Daerah Cuma Butuh Waktu 3 Hari

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES) Juhaidy Rizaldy, perlu ada penegasan dalam hal-hal tertentu dalam hukum.

PKPU tersebut ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Senin, 1 Juli 2024.

KPU terlebih dulu harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR

KPU harus membuat PKPU baru bila memang akan diterapkan pada pilkada tahun ini.

Putusan tersebut disinyalir meloloskan Kaesang ikut Pemilihan Kepala Daerah

Peserta pemilihan kepala daerah kini tidak harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan putusan MA.

Putusan MA itu membuat seseorang ingin mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur tidak harus berusia 30 tahun.

Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke MA atau ke partai Garuda. Jokowi enggan berkomentar banyak.

MA Putuskan Gugatan Batas Usia Calon Kepala Daerah Hanya dalam 3 Hari

PDIP Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hukum Kembali Diakali Demi Loloskan Putra Penguasa

Sehingga untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur tak harus berusia 30 tahun.

Kini, tak harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur.

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

Polda Jambi memberikan penjelasan resmi terkait status aktif kembali Perwira Menengah (Pamen) RC setelah menjalani hukuman pidana, yang belakangan menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan hangat.

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

Juru Bicara MA, Heru Pramono, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar mengenai keterkaitan hakim dengan yayasan

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

Saat menyampaikan arahan, Kaesang mengaku kaget saat melihat foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo lebih banyak dibanding foto dirinya.

Ia juga mengajak seluruh kader dari mana pun jika ingin mengundang Dewan Pembina PSI ke wilayah masing masing.

Dalam satu kesempatan, Kaesang memuji Paskalis Imadawa karena wajahnya terpampang di bandara.

Saat tiba di kantor, Yotam Wonda langsung membawa Kaesang dan jajaran DPP untuk melihat kantor dan memperkenalkan jajaran DPW PSI Papua Pegunungan.

Kaesang menambahkan, jika sekolah butuh bantuan, ia bisa menyampaikan ke pemerintah pusat.

Ia juga menyoroti sosok Ketua DPW PSI Papua Tengah, Isaias Douw yang dinilai memiliki karakter kuat dan semangat besar dalam membangun partai di wilayah.