LIVE

Respons Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, KPU Bakal Koordinasi dengan DPR

Putusan MA itu membuat seseorang ingin mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur tidak harus berusia 30 tahun.

putusan mahkamah agung
Respons Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, KPU Bakal Koordinasi dengan DPR
Respons Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, KPU Bakal Koordinasi dengan DPR (merdeka.com)

Putusan MA itu membuat seseorang ingin mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur tidak harus berusia 30 tahun.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Hasyim Asy'ari beserta anggota KPU RI saat memberikan keterangan pers di gedung KPU, Jakarta, Kamis (21/12/2023). (Merdeka.com/Lydia Fansisca)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Hasyim Asy'ari beserta anggota KPU RI saat memberikan keterangan pers di gedung KPU, Jakarta, Kamis (21/12/2023). (Merdeka.com/Lydia Fansisca) © 2023 liputan6

Respons Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, KPU Bakal Koordinasi dengan DPR

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Partai Garuda terkait dengan batas usia kepala daerah, baik calon gubernur dan wakil gubernur. Kini tidak harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur.


Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan KPU belum mau berspekulatif mengenai putusan MA terkait syarat usia calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024. Menurut Idham, KPU RI saat ini masih menunggu salinan resmi putusan itu terlebih dahulu.

KPU Tunggu Salinan Putusan MA

"Dalam konteks prinsip berkepastian hukum, KPU harus tunggu file Putusan yang dimaksud dipublikasikan secara resmi oleh MA sebagaimana maksud dari prinsip berkapastian hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 2 Tahun 2024," kata Idham melalui pesan singkat kepada awak media, Kamis (30/5).

KPU Koordinasi dengan DPR

Idham menambahkan, bila sudah menerima salinan putusan itu maka KPU RI akan berkonsultasi dengan pembentuk Undang-Undang. Sebab diketahui, payung hukum soal batas usia adalah kewenangan DPR.

"Yang jelas KPU akan berkomunikasi dengan pembentuk, KPU akan melaporkan (putusan MA) ke pembentuk Undang-Undang," jelas Idham.

KPU Godong RPKPU Pilkada 2024

Idham menjelaskan, sampai dengan saat ini KPU masih terus melakukan harmonisasi untuk menggodok rancangan peraturan KPU (RPKPU) untuk Pilkada 2024. Artinya, putusan MA soal pencabutan aturan batas usia pencalonan sebagai kepala daerah bakal menjadi poin perhatian.


“Mulai hari ini KPU diundang rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan atas RPKPU Pencalonan Pilkada,” Idham menandasi.

Putusan MA

Diketahui sebelum ramai putusan MA terhadap KPU, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep digadang bakal maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Budi Djiwandono, keponokan Prabowo Subianto yang juga berstatus sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

Topik Terkait
{{caption}}
Bawaslu Minta Aturan Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah Dituntaskan

Agar, putusan MA soal batas usia cakada saat pelantikan dapat diakomodir.

batas usia calon kepala daerah
{{caption}}
PKPU Pilkada Terbaru, Batas Usia Kepala Daerah 30 Tahun Dihitung Sejak Pelantikan

PKPU tersebut ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Senin, 1 Juli 2024.

KPU
{{caption}}
Patuhi MA, KPU Segera Ubah Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah

KPU terlebih dulu harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR

KPU
{{caption}}
Kebut, Komisi II DPR Segera Bahas Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah Bareng KPU

Secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.

putusan ma tentang usia kepala daerah
{{caption}}
KPU Jakarta Bakal Ikuti Keputusan Pusat soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Keputusan MA juga tidak berpengaruh pada proses atau tahapan pencalonan bagi bakal calon perseorangan.

KPU
{{caption}}
Ini Kata Bawaslu soal Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Lolly mengaku belum ada komunikasi dari KPU ke Bawaslu terkait rencana perubahan Peraturan KPU (PKPU).

Badan Pengawas Pemilu RI
{{caption}}
VIDEO: PSI Bereaksi Keras Putusan MA Dianggap Buat Kaesang Muluskan Dinasti Jokowi

Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Partai Garuda terkait dengan batas usia kepala daerah, baik calon gubernur dan wakil gubernur.

Kaesang Pangarep
{{caption}}
MA Blak-Blakan soal Memutuskan Perkara Usia Calon Kepala Daerah Cuma Butuh Waktu 3 Hari

Sunarto menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi pertanyaan di tengah masyarakat

Mahkamah Agung
{{caption}}
NasDem Bela Kaesang soal Putusan MA: Kepala Daerah Cukup Sudah Baliq dan Tak Perlu Surat Kelakuan Baik

Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie alias Gus Choi, merespons soal putusan Mahkamah Agung tentang batas usia calon kepala daerah.

Nasdem
{{caption}}
Kritik Putusan MA soal Aturan Batas Usia Kepala Daerah, Pakar: Jangan Heran Kalau Masyarakat Curiga

Putusan tersebut disinyalir meloloskan Kaesang ikut Pemilihan Kepala Daerah

Mahkamah Agug
{{caption}}
Menanti Sikap Tegas KPU Usai Putusan MA Terkait Aturan Baru Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah

Peserta pemilihan kepala daerah kini tidak harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan putusan MA.

putusan ma kepala daerah
{{caption}}
Jokowi Respons Putusan MA Terkait Batas Usia Cagub, 3 Kali Bilang Belum

Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke MA atau ke partai Garuda. Jokowi enggan berkomentar banyak.

Presiden Jokowi
{{caption}}
Sengketa Lahan Bandara Djalaluddin Gorontalo: Bandara dan Pemprov Berkoordinasi Cari Solusi

Bandara Djalaluddin Gorontalo segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan sengketa lahan seluas 7.448 meter persegi, menyusul tuntutan ganti rugi yang dimenangkan oleh Mahkamah Agung terkait sengketa lahan Bandara Djalaluddin.

aliansi pemuda mahasiswa
{{caption}}
Mahfud MD: Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah Bukan Hanya Cacat Etik, Tapi Cacat Hukum

Mahfud MD menantang KPU untuk tidak melaksanakan putusan MA soal batas usia calon Kepala Daerah.

batas usia calon kepala daerah
{{caption}}
DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan

DPR menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah

batas usia calon kepala daerah
{{caption}}
Putusan Batas Usia Kepala Daerah Dinilai Tak Mungkin Dipakai di Pilkada 2024, Kaesang Bisa Gagal Maju?

Putusan MA soal Batas Usia Kepala Daerah Dinilai Tak Bisa Dipakai di Pilkada 2024, Kaesang Gagal Maju?

batas usia calon kepala daerah
{{caption}}
Profil 3 Hakim MA yang Kabulkan Gugatan Batas Usia Kepala Daerah

Ada 3 hakim agung yang adili perkara ini yaitu Yulius sebagai Ketua Majelis yang beranggotakan Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.

putusan mahkamah agung
{{caption}}
MA Putuskan Gugatan Batas Usia Calon Kepala Daerah Hanya dalam 3 Hari

MA Putuskan Gugatan Batas Usia Calon Kepala Daerah Hanya dalam 3 Hari

batas usia calon kepala daerah
{{caption}}
MA Ajukan Tambahan Anggaran Rp10,3 Triliun ke DPR, Buat Bangun Rumah Dinas Hakim hingga Pengadilan

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

berita update
{{caption}}
Polda Jambi Jelaskan Status Pamen RC Aktif Kembali Usai Jalani Hukuman

Polda Jambi memberikan penjelasan resmi terkait status aktif kembali Perwira Menengah (Pamen) RC setelah menjalani hukuman pidana, yang belakangan menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan hangat.

bebas bersyarat
{{caption}}
Pakar Hukum Unsoed Pertanyakan Putusan Kasasi Kasus Tanah Bank Kalbar, Soroti Keadilan Hukum

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

bank kalbar
{{caption}}
MA Turun Tangan, Kirim Bawas Periksa Dugaan Keterlibatan Hakim di Kasus Daycare Little Aresha Yogyakarta

Juru Bicara MA, Heru Pramono, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar mengenai keterkaitan hakim dengan yayasan

daycare little aresha
{{caption}}
Mahkamah Agung Dorong Pemda Gencarkan Sosialisasi KUHP KUHAP Baru

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

edukasi hukum
{{caption}}
MA Dorong Penegak Hukum Aktif Ingatkan Korban TPPO Soal Restitusi

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

dana bantuan korban