VIDEO: Pertimbangan MK Tolak Gugatan PSI Minta Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies (ILDES) Juhaidy Rizaldy, perlu ada penegasan dalam hal-hal tertentu dalam hukum.

Perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Cak Imin berkelakar, dengan adanya putusan MK tersebut maka masa depan dia akan cerah

Dalam petitumnya meminta agar batas usia maksimal capres 70 tahun serta tidak pernah cidera karena terlibat pelanggaran HAM.

Menurut Komisi III, tak perlu ada perubahan undang-undang agar putusan MK terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden berlaku.

Syarat menjadi capres dan cawapres kini tidak mutlak lagi berusia minimal 40 tahun.

Meski begitu, Gibran tidak menjelaskan lebih lengkap terkait tuliskannya.

Alasan MK menolak gugatan nomor 92 itu karena telah kehilangan objek, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Keempat, gugatan nomor 91/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Arkaan Wahyu. Petitumnya meminta usia minimal capres-cawapres 21 tahun.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden

Putusan itu dibacakan majelis hakim dalam sidang perkara 90/PUU-XXI/2023 dipimpin Ketua MK Anwar Usman.

Mahfud MD menyebut keputusan MK terkait batas usia Capres Cawapres bersifat mengikat.

Dia mengaku tidak habis pikir ada orang-orang yang mengorbankan para korban bencana untuk keuntungan pribadi.

Panglima TNI Agus menjelaskan TNI berhasil membangun 32 jembatan Bailey di sejumlah wilayah.

Jokowi dalam pertemuan secara tegas telah memberikan izin ijazah keluaran Fakultas Kehutanan UGM tersebut dihadirkan di Solo.

Tenggelamnya KM Putri Sakinah di Perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT membawa duka bagi sepak bola dunia

Bobibos siap memproduksi secara massal bahan bakar berbasis jerami

Selain itu, Mualem bersyukur sejumlah bantuan sudah menyebar ke pelosok Aceh.

PDIP menilai seharusnya MK hanya menguji undang-undang apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.

Revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 itu guna menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Keganjilan ditemukan Arief seperti proses sidang yang lama hingga penarikan perkara perbaikan dilakukan kuasa hukum pemohon.

Menurut Saldi Isra, ranah ini bukan diserahkan kepada lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi.

Putusan itu menurut Saldi Isra dapat menuruntuhkan kepercayaan publik terhadap MK.

Saldi Isra bingung dengan adanya penentuan keputusan MK cepat yang cepat berubah.