LIVE

MA Jelaskan Mekanisme Vonis Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru

Mahkamah Agung (MA) merinci mekanisme penerapan vonis pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan efektif mulai 2 Januari 2026, memicu rasa penasaran publik.

pidana kerja sosial
Mahkamah Agung (MA) merinci mekanisme penerapan vonis pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan efektif mulai 2 Januari 2026, memicu rasa penasaran publik.
Mahkamah Agung (MA) merinci mekanisme penerapan vonis pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan efektif mulai 2 Januari 2026, memicu rasa penasaran publik. (AntaraNews)

Mekanisme Vonis Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru

Mahkamah Agung (MA) telah memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme penerapan vonis pidana kerja sosial. Ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Aturan tersebut akan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

Prim Haryadi, Ketua Kamar Pidana MA, menyatakan bahwa majelis hakim nantinya akan menjatuhkan pidana kerja sosial secara lengkap di amar putusan. Putusan tersebut mencakup durasi, jenis, serta lokasi pelaksanaan pidana yang dimaksud. Penjelasan ini disampaikan di Jakarta pada hari Selasa.

Mekanisme baru ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan sanksi pidana non-penjara. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif hukuman yang lebih efektif. Masyarakat perlu memahami implikasi dari perubahan hukum pidana ini.

Detail Amar Putusan Pidana Kerja Sosial

Hakim memiliki kewajiban untuk menyebutkan secara spesifik durasi pidana kerja sosial dalam amar putusan. Ini termasuk berapa jam dalam satu hari dan berapa hari dalam satu minggu terdakwa harus melakukan kerja sosial.

Selain durasi, lokasi pelaksanaan kerja sosial juga harus disebutkan dengan jelas. Contohnya, apakah di rumah sakit atau di rumah-rumah ibadah, semuanya harus tercantum.

Menurut Prim Haryadi, keputusan ini memastikan bahwa putusan hakim bersifat komprehensif. Hal ini juga memberikan panduan yang jelas bagi pihak pelaksana. Ketentuan ini penting untuk menghindari ambiguitas di lapangan.

Kamar Pidana MA sementara ini telah memutuskan bahwa dalam amar putusan tentang pidana kerja sosial, hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa, bentuk atau jenis kerja sosial, serta durasi dan lokasinya.

Koordinasi dan Diskusi dengan Kejaksaan Agung

Mekanisme pidana kerja sosial ini telah dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung. Diskusi mendalam telah dilakukan antara MA dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).

Dalam diskusi tersebut, muncul permintaan dari pihak jaksa agar hakim hanya menyebutkan lama masa pidana kerja sosial dalam amar putusan. Mereka berpendapat bahwa penentuan tempat dapat disesuaikan oleh jaksa dengan kondisi daerah setempat.

Prim Haryadi menegaskan bahwa hal ini tidak dapat diputuskan secara sepihak. Pembahasan lebih lanjut masih dilakukan dengan tim internal MA.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas dalam harmonisasi pelaksanaan hukum. Pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum menjadi krusial.

Dasar Hukum dan Ketentuan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Ketentuan ini berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun.

Dalam menentukan pidana kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut meliputi pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, kemampuan kerja terdakwa, persetujuan terdakwa, riwayat sosial, pelindungan keselamatan kerja, agama, kepercayaan, dan keyakinan politik.

Selain itu, kemampuan terdakwa membayar pidana denda juga menjadi pertimbangan. Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat delapan jam dan paling lama 240 jam.

Pidana itu dilaksanakan paling lama delapan jam dalam satu hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama enam bulan. Pasal 85 ayat (9) KUHP baru mengatur bahwa putusan pengadilan harus memuat lama pidana penjara atau besar denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim.

Putusan juga harus mencantumkan lama pidana kerja sosial dengan mencantumkan jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaiannya, serta sanksi jika pidana kerja sosial tidak dilaksanakan. Pelaksanaan pidana kerja sosial diawasi oleh jaksa, sementara pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kejagung Banding Vonis 10 Tahun Penjara Nadiem Makarim

{{caption}}
Ini Proyek di Jakarta yang Mangkrak Selama 7 Gubernur

{{caption}}
Jaksa: Jokowi Merasa Direndahkan Dokter Tifa

{{caption}}
Komplotan Curanmor Residivis Bersenjata Api Rakitan Diringkus di Pondok Indah

{{caption}}
Jaksa Sebut Jokowi Merasa Dihina Tuduhan Ijazah Palsu Dokter Tifa

{{caption}}
Viral Pengemudi Wanita Marahi Patwal RI 21, Polisi Turun Tangan

Topik Terkait
{{caption}}
MA Tegaskan Pentingnya Sosialisasi KUHP KUHAP Baru ke Masyarakat

Pejabat Mahkamah Agung menekankan urgensi Sosialisasi KUHP KUHAP Baru kepada publik, mengingat perubahan paradigma hukum yang kini mengedepankan keadilan restoratif.

Sosialisasi KUHP KUHAP Baru
{{caption}}
Legislator Dorong Detail Aturan Kerja Sosial KUHP, Cegah Beda Tafsir

Anggota DPR RI Rapidin Simbolon mendesak pendetailan Aturan Kerja Sosial KUHP baru untuk menghindari perbedaan interpretasi di lapangan, demi implementasi yang efektif dan objektif.

Aturan Kerja Sosial KUHP
{{caption}}
Rejang Lebong Siap Terapkan Pidana Sosial KUHP Baru Mulai 2026

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan pidana sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2026, melibatkan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi pemulihan keseimbangan sosial dan keadil

Pidana Sosial
{{caption}}
Terapkan KUHP Baru, Terpidana Dihukum Kerja Sosial Bakal Ditempatkan di Ponpes dan Balai Kota Semarang

Pengenaan hukuman pidana kerja sosial disesuaikan dengan amar putusan majelis hakim pengadilan tiap wilayah.

KUHP Baru
{{caption}}
KUHAP Baru Atur Pidana Kerja Sosial, Pelaku Bisa Dihukum Menanam Sayur hingga Membuat Konblok

Pidana kerja sosial memiliki berbagai bentuk yang disiapkan oleh tim dari Kejaksaan Agung sebagai pelaksana.

KUHAP Baru
{{caption}}
KUHP Baru Berlaku: Sekolah, Masjid, hingga Panti Asuhan Jadi Lokasi Pidana Kerja Sosial

Agus Andrianto, pihaknya sudah menyiapkan 968 tempat kerja pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana penjara.

Agus Andrianto
{{caption}}
KUHAP dan KUHP Baru Berlaku Mulai Hari Ini, Kompolnas Perketat Pengawasan Polri

Pemberlakuan KUHAP masih memerlukan aturan pelaksana yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

RKUHP
{{caption}}
Perkuat Sinergi, Kanwil Ditjenpas dan Pemprov Lampung Teken MoU Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Kanwil Ditjenpas Lampung bersama Pemprov Lampung menandatangani MoU untuk fasilitasi tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, wujudkan sistem pemidanaan humanis dan berkeadilan.

Pidana Kerja Sosial
{{caption}}
Wali Kota Medan: Pidana Kerja Sosial Wujudkan Keadilan Humanis dan Berkelanjutan

Wali Kota Medan Rico Waas mengapresiasi kesepakatan Pidana Kerja Sosial sebagai langkah konstruktif mewujudkan keadilan yang humanis, berfokus pada rehabilitasi, dan kontribusi positif.

Pidana Kerja Sosial
{{caption}}
Gubernur Bobby Nasution dan Kejati Bakal Terapkan Pidana Kerja Sosial di Sumut

Inisiatif ini menjadi langkah nyata implementasi restorative justice (RJ) di Sumut.

Pemprov Sumut
{{caption}}
Tahukah Anda? Kejagung Sarankan Hukuman Kerja Sosial KUHP Baru Lebih Fleksibel, Ini Alasannya!

Kejaksaan Agung menyarankan agar implementasi hukuman kerja sosial KUHP baru lebih fleksibel, menyerahkan jenis pekerjaan kepada eksekutor di lapangan untuk efektivitas.

Kejaksaan Agung
{{caption}}
Pemkab Ponorogo Siapkan Lahan untuk Pembangunan Bapas, Perkuat Layanan Pembinaan Klien Pemasyarakatan

Pemerintah Kabupaten Ponorogo serius mendukung sistem hukum pidana modern dengan menyiapkan lahan untuk Pembangunan Bapas Ponorogo di Kertosari, memperkuat pembinaan klien pemasyarakatan di luar lembaga.

anak berhadapan hukum
{{caption}}
Kanwil Ditjenpas Jambi Perluas Penerapan Pidana Kerja Sosial di 11 Wilayah

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi terus memperluas jangkauan penerapan pidana kerja sosial di 11 kabupaten dan kota, menjadikan Kabupaten Bungo sebagai percontohan nasional untuk kolaborasi penegakan hukum yang humanis.

antara jambi
{{caption}}
Pentingnya Sosialisasi KUHP Baru, Anggota DPR Ingatkan Masyarakat Pahami Aturan Hukum

Anggota DPR RI Longki Djanggola menekankan pentingnya sosialisasi KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, agar masyarakat tidak salah paham dan memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya.

dpr ri
{{caption}}
Pemkab Rejang Lebong Siapkan Sarana Pendukung Pidana Kerja Sosial KUHP Baru

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong serius menyiapkan sarana pendukung pidana kerja sosial dalam KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026, memastikan kesiapan daerah untuk putusan yang bersifat non-penjara.

balai pemasyarakatan
{{caption}}
Pemprov Jambi Tunggu Juknis Penerapan Sanksi Sosial KUHP Baru, Siap Jadi Pilot Project

Pemerintah Provinsi Jambi menantikan petunjuk teknis dari Mahkamah Agung untuk implementasi pidana sanksi sosial sesuai KUHP baru, menandai kesiapan daerah dalam mendukung penerapan sanksi sosial KUHP Baru yang efektif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan

ditjenpas jambi
{{caption}}
Kemenimipas Siapkan 968 Lokasi untuk Implementasi Pidana Kerja Sosial KUHP Baru

Menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) telah menyiapkan 968 lokasi untuk pelaksanaan pidana kerja sosial guna mengurangi kepadatan lapas dan meningkatkan pembinaan warga.

agus andrianto
{{caption}}
KUHP Baru Jadi Senjata Ampuh Berantas Mafia Tanah, Bamsoet Ungkap Strategi Penegakan Hukum

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

bambang soesatyo
{{caption}}
Polres Gunung Mas Ungkap Kasus Pencurian Sawit di PT ALS, Pelaku Terancam 9 Tahun Penjara

Polres Gunung Mas berhasil mengungkap kasus pencurian sawit di perkebunan PT ALS Manuhing, menetapkan seorang tersangka yang terancam hukuman berat berdasarkan KUHP baru.

hukum pidana
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Implementasi KUHP dan KUHAP Baru: Tantangan BUMN dalam Menjalankan Bisnis

Kehadiran KUHP dan KUHAP baru menciptakan tantangan signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan operasional bisnisnya, menuntut adaptasi pada standar kepatuhan internasional.

business judgment rule
{{caption}}
Pemkab Bekasi Kaji Revisi Perda Ketertiban Umum, Hapus Sanksi Penjara Ganti Denda

Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang membahas revisi Perda Ketertiban Umum, mengusulkan penghapusan sanksi penjara dan menggantinya dengan denda atau sanksi administratif. Kebijakan ini bertujuan agar lebih efektif dan sesuai regulasi terbaru.

bekasi
{{caption}}
Penganiayaan Hewan Mataram: Pelaku dan Penadah Anjing Liar Jadi Tersangka, Terancam Penjara

Kasus penganiayaan hewan di Mataram yang viral di media sosial kini memasuki babak baru. Pelaku penganiayaan anjing hingga mati, IG, ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 1,5 tahun penjara, sementara NLS juga tersangka penadah.

daging anjing