Gubernur Bobby Nasution dan Kejati Bakal Terapkan Pidana Kerja Sosial di Sumut

Kejaksaan Negeri Palembang mencatat sejarah baru dengan menerapkan mekanisme plea bargaining yang berujung pada sanksi kerja sosial, menandai pergeseran paradigma hukum menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi terus memperluas jangkauan penerapan pidana kerja sosial di 11 kabupaten dan kota, menjadikan Kabupaten Bungo sebagai percontohan nasional untuk kolaborasi penegakan hukum yang humanis.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong serius menyiapkan sarana pendukung pidana kerja sosial dalam KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026, memastikan kesiapan daerah untuk putusan yang bersifat non-penjara.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan pidana sosial sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mulai 2026, melibatkan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi pemulihan keseimbangan sosial dan keadil

Pemerintah Provinsi Jambi menantikan petunjuk teknis dari Mahkamah Agung untuk implementasi pidana sanksi sosial sesuai KUHP baru, menandai kesiapan daerah dalam mendukung penerapan sanksi sosial KUHP Baru yang efektif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan

Kanwil Ditjenpas Lampung bersama Pemprov Lampung menandatangani MoU untuk fasilitasi tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, wujudkan sistem pemidanaan humanis dan berkeadilan.

Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya mendukung penuh penerapan pidana kerja sosial, siap menyediakan fasilitas dan lingkungan yang kondusif demi pembinaan pelaku tindak pidana dan manfaat bagi masyarakat.

Wali Kota Medan Rico Waas mengapresiasi kesepakatan Pidana Kerja Sosial sebagai langkah konstruktif mewujudkan keadilan yang humanis, berfokus pada rehabilitasi, dan kontribusi positif.

Gubernur Demul menyetujuinya hukuman tersebut, karena melihat banyak uang negara terselamatkan.

Kejaksaan Agung menyarankan agar implementasi hukuman kerja sosial KUHP baru lebih fleksibel, menyerahkan jenis pekerjaan kepada eksekutor di lapangan untuk efektivitas.

Pemerintah Kabupaten Situbondo menyambut baik implementasi Keadilan Restoratif yang diinisiasi Kejati Jatim, menyepakati bahwa penjara bukan satu-satunya solusi. Pembaca penasaran bagaimana sistem ini bekerja.

Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah berkolaborasi menyepakati sanksi sosial dalam implementasi keadilan restoratif, menandai langkah baru penegakan hukum yang humanis.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Asian Development Bank (ADB) berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Simalungun, yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daer

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan telah merampungkan fase **Kepulangan Haji Sumut** dengan kedatangan kloter 17 Kualanamu, menandai berakhirnya perjalanan suci ribuan jemaah dari Tanah Suci.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama RS Murni Teguh berkomitmen menghadirkan RS Murni Teguh Layanan Internasional, sebuah langkah strategis untuk menekan angka masyarakat berobat ke luar negeri dan meningkatkan kualitas kesehatan dae

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) serius perkuat pengawasan tambang ilegal dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH) demi lingkungan dan masyarakat yang berkelanjutan.

Pemprov Sumut gencar lakukan Patroli Gabungan Berantas Narkoba Asahan bersama berbagai instansi. Ini upaya menekan peredaran barang haram dan melindungi generasi muda dari ancaman narkotika serta judi online.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong BNNP Sumut untuk memperkuat kolaborasi dalam pemberantasan narkoba Sumut, khususnya di daerah rawan, didukung penuh Pemprov Sumut.

Gubernur Bobby melihat kondisi terkini di Desa Pekubuan, termasuk area dekat MAN 1 Tanjung Pura, yang terdampak cukup parah.

Sumut membutuhkan beras sekitar 5.000 ton untuk memenuhi kebutuhan di daerah terdampak banjir & longsor. Sebagai cadangan, Mentan menambah menjadi 15 ribu ton.

Pemerintah terus berkoordinasi untuk memastikan pasokan air bersih dapat segera dipenuhi bagi para pengungsi.

Bobby menyampaikan bahwa pemantauan udara terus dilakukan untuk memetakan kondisi terkini sekaligus memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

Bobby menyebut pihaknya terus berupaya membuka akses darat. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material longsor dan memperbaiki jalur yang rusak.

Langkah ini menjadi strategi penting agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.