Penerapan Sanksi Sosial KUHP Baru

Pemerintah Provinsi Jambi menantikan petunjuk teknis dari Mahkamah Agung untuk implementasi pidana sanksi sosial sesuai KUHP baru, menandai kesiapan daerah dalam mendukung penerapan sanksi sosial KUHP Baru yang efektif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan