Kanwil Ditjenpas Jambi Perluas Penerapan Pidana Kerja Sosial di 11 Wilayah

Pemerintah Kabupaten Ponorogo serius mendukung sistem hukum pidana modern dengan menyiapkan lahan untuk Pembangunan Bapas Ponorogo di Kertosari, memperkuat pembinaan klien pemasyarakatan di luar lembaga.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong serius menyiapkan sarana pendukung pidana kerja sosial dalam KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026, memastikan kesiapan daerah untuk putusan yang bersifat non-penjara.

Kanwil Ditjenpas Sulteng dan Pemkab Morut jalin kerja sama strategis untuk tingkatkan program pembinaan warga binaan serta layanan pemasyarakatan, sekaligus resmikan Pos Bapas Kolonodale.

Pemerintah Kota Jambi menjadi pelopor dalam implementasi pidana sanksi sosial di Indonesia, menetapkan 346 lokasi untuk penerapan KUHP dan KUHAP baru yang efektif sejak 2 Januari 2026.

Kanwil Ditjenpas Jambi menyelenggarakan retreat untuk memperkuat kepemimpinan dan integritas, menyelaraskan visi, serta meningkatkan sinergi di seluruh jajaran pemasyarakatan.

Pemerintah Provinsi Jambi menantikan petunjuk teknis dari Mahkamah Agung untuk implementasi pidana sanksi sosial sesuai KUHP baru, menandai kesiapan daerah dalam mendukung penerapan sanksi sosial KUHP Baru yang efektif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan

Kanwil Ditjenpas Lampung bersama Pemprov Lampung menandatangani MoU untuk fasilitasi tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, wujudkan sistem pemidanaan humanis dan berkeadilan.

Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya mendukung penuh penerapan pidana kerja sosial, siap menyediakan fasilitas dan lingkungan yang kondusif demi pembinaan pelaku tindak pidana dan manfaat bagi masyarakat.

Melalui pidana kerja sosial, kata dia, para pelaku yang menjalani pidana kerja sosial memiliki kesempatan berbuat baik kepada masyarakat.

Wali Kota Medan Rico Waas mengapresiasi kesepakatan Pidana Kerja Sosial sebagai langkah konstruktif mewujudkan keadilan yang humanis, berfokus pada rehabilitasi, dan kontribusi positif.

Pemkot Kupang menegaskan komitmennya mendukung pidana kerja sosial Kupang dan pelayanan masyarakat, bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan bagi pelanggar hukum. Simak selengkapnya!

Anggota DPR RI Rapidin Simbolon mendesak pendetailan Aturan Kerja Sosial KUHP baru untuk menghindari perbedaan interpretasi di lapangan, demi implementasi yang efektif dan objektif.

Anggota DPR RI Longki Djanggola menekankan pentingnya sosialisasi KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, agar masyarakat tidak salah paham dan memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya.

Menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) telah menyiapkan 968 lokasi untuk pelaksanaan pidana kerja sosial guna mengurangi kepadatan lapas dan meningkatkan pembinaan warga.

Mahkamah Agung (MA) merinci mekanisme penerapan vonis pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan efektif mulai 2 Januari 2026, memicu rasa penasaran publik.

Gubernur Demul menyetujuinya hukuman tersebut, karena melihat banyak uang negara terselamatkan.

Bapas Palu dan Luwuk melibatkan puluhan klien dalam aksi bersih-bersih lingkungan. Upaya ini perkuat reintegrasi sosial klien pemasyarakatan dan bangun kepercayaan publik.

Kantor Wilayah Ditjenpas Jambi memberikan remisi kepada 3.724 narapidana, termasuk 27 napi korupsi, dalam rangka Idul Fitri 1447 H/2026, dengan 30 di antaranya langsung bebas, memicu pertanyaan tentang kriteria dan dampaknya.