reintegrasi sosial

Kolaborasi antara LPKA Kelas II Ambon dengan Forum Anak Maluku menghadirkan program pembinaan psikologis andikpas, bertujuan memperkuat kesehatan mental dan persiapan reintegrasi sosial mereka.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur (Ditjenpas NTT) terus tingkatkan pembinaan WBP Kefamenanu dengan program produktif. Simak bagaimana warga binaan dipersiapkan untuk kembali berdaya di tengah masyarakat.

Lapas Banjarmasin sukses menyelenggarakan Sertifikasi Keterampilan Sasirangan bagi 30 warga binaan, membekali mereka dengan keahlian berharga untuk berdaya di sektor ekonomi kreatif setelah bebas.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon memfasilitasi Pembuatan KTP dan KIA Anak Binaan demi pemenuhan hak administrasi kependudukan, sinergi dengan Dukcapil Kota Ambon dan Polsek Baguala.

Lapas Kelas IIA Banjarmasin membekali warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan keterampilan dasar kelistrikan melalui Program Pendidikan Kesetaraan Paket C, upaya tingkatkan kemampuan praktis sebagai bekal kembali ke masyarakat.

Tujuh narapidana beragama Buddha di Lapas Lombok Barat menerima remisi khusus Hari Raya Waisak 2570 BE, sebagai bentuk apresiasi negara terhadap perubahan perilaku dan kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memaparkan Transformasi Pemasyarakatan di era KUHP Nasional, menekankan pidana penjara sebagai alternatif terakhir dan peran sentral pemasyarakatan.

Rutan Kraksaan salurkan gerobak angkringan sebagai modal usaha bagi keluarga WBP di Probolinggo, sebuah upaya nyata untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan mendukung reintegrasi sosial.

Ditjenpas Sulteng terus memperkuat pembinaan moral anak binaan LPKA Palu melalui program rohani. Inisiatif ini bertujuan membentuk karakter serta mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya prinsip Keadilan Restoratif dalam Kongres Pemasyarakatan Dunia (WCPP) 2026 di Bali, menawarkan solusi cerdas di tengah tantangan ov

Kanwil Ditjenpas Maluku sukses memasarkan produk warga binaan melalui bazar UMKM di Ambon, menunjukkan potensi besar produk warga binaan untuk bersaing di pasar dan mendukung reintegrasi sosial.

Perayaan Idul Fitri di balik jeruji besi lembaga pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadirkan makna mendalam tentang kemanusiaan, dengan ribuan warga binaan menerima remisi dan memicu pertanyaan tentang pembinaan serta harapan setelah Idul Fitri.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Serang memberikan Remisi Idul Fitri kepada 153 warga binaan yang dinilai berkelakuan baik, bahkan satu di antaranya langsung bebas. Simak detail pengurangan masa tahanan dan harapan bagi mereka.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberikan Remisi Lebaran Napi khusus Idulfitri 1447 Hijriah kepada lebih dari 155 ribu narapidana di seluruh Indonesia, sebagai bentuk apresiasi negara atas perubahan perilaku positif dan partisipasi.

Sebanyak 96 warga binaan Lapas Kelas III Talu mendapatkan Remisi Idul Fitri 1447 H, di mana tiga di antaranya langsung bebas, menandai harapan baru bagi mereka.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara memberikan Remisi Idul Fitri 1447 H kepada ribuan narapidana, menjadi penghargaan atas perubahan perilaku dan harapan baru bagi mereka.

Kemenimipas menyerahkan Remisi Idul Fitri 1447 H/2026 M kepada 235 warga binaan di NTT. Ini komitmen negara dalam pembinaan dan reintegrasi sosial, diharapkan membawa perubahan positif.

Rutan Padang memfasilitasi momen buka bersama antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan keluarga, bertujuan mempererat hubungan emosional dan mendukung pembinaan selama Ramadan.

Rumah Tahanan Kelas IIB Mentok melatih warga binaan pemulasaraan jenazah, membekali mereka keterampilan berharga untuk kembali berdaya di tengah masyarakat dan meruntuhkan stigma negatif yang melekat.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi terus memperluas jangkauan penerapan pidana kerja sosial di 11 kabupaten dan kota, menjadikan Kabupaten Bungo sebagai percontohan nasional untuk kolaborasi penegakan hukum yang humanis.