KPK Finalisasi Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kerugian negara dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, menandai babak baru dalam penyelidikan yang dinanti publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pengembalian uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji telah mencapai Rp100 miliar dan akan terus bertambah. Penasaran siapa saja yang terlibat?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, memicu pertanyaan tentang transparansi pengelolaan ibadah haji. Penetapan Yaqut Cholil Qoumas te

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji yang merugikan negara.

KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka korupsi kuota haji.

KPK kembali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Kasus kuota haji ini disinyalir merugikan negara triliunan rupiah dan publik menanti siapa yang

KPK Periksa Ishfah Abidal Aziz, mantan stafsus Menag, dua kali dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara Rp1 triliun lebih. Ada apa?

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Kabupaten Banyuwangi kembali mempertahankan opini WTP BPK selama 14 tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.