KPK Bocorkan Kasus Bupati Pekalongan Fadia Arafiq hingga Terjaring OTT Bareng Ajudan

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Penyitaan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dibeli dari uang hasil korupsi.

Tersangka dugaan korupsi pengadaan di Pemkab Pekalongan sekaligus Bupati nonaktif Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK,

Pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga siang hari sebagai bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah berjalan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi Fadia Arafiq, mantan Bupati Pekalongan, terkait intervensi pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif menelusuri aset Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq, yang diduga kuat terkait kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penelusuran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulangkan empat pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang diperiksa terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Fadia Arafiq. Bagaimana nasib roda pemerintahan daerah setelah insiden ini?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perusahaan milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq memenangkan tender di 21 SKPD sepanjang 2025. Terungkapnya dugaan Korupsi Fadia Arafiq ini berujung pada penetapannya sebagai tersangka.

KPK terus mendalami kasus korupsi Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan. Terungkap, staf Fadia selalu mendokumentasikan pengambilan uang di grup WhatsApp, menjadi bukti kuat praktik rasuah yang menjeratnya.

KPK membongkar praktik Korupsi Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, yang diduga mengarahkan SKPD untuk memenangkan perusahaan keluarganya dalam tender proyek. Simak detailnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan korupsi outsourcing yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, di mana perusahaan keluarganya, PT Raja Nusantara Berdaya, disinyalir menerima Rp46 miliar dari proyek Pemkab Pekalongan.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Fadia Arafiq usai terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan

KPK memeriksa 10 saksi dalam kasus dugaan korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab.

Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk mencari akar persoalan, apakah benar karena biaya politik yang sangat tinggi.

KPK selidiki modus korupsi Bupati Fadia melalui perusahaan keluarga PT RNB. Suami dan anak sang bupati turut dibidik terkait dugaan aliran dana miliaran rupiah.

Penunjukan Plt merupakan kewenangan langsung dari Gubernur Jawa Tengah tanpa perlu menunggu surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri.

Menutup wajahnya dengan kerudung, ia memilih bungkam di tengah sorotan kamera sebelum petugas menggiringnya cepat menuju mobil tahanan yang telah menunggu.

Fadia ditangkap KPK terkait proyek pengadaan outsourcing atau tenaga ahli daya di Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni semestinya melaporkan dugaan gratifikasi berupa amplop dari Bupati Kuantan Singingi, menyoroti pentingnya kepatuhan penyelenggara negara.

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total kesepakatan Rp1,1 miliar terkait proyek dinas, memicu pertanyaan besar mengenai integritas pejabat daerah.

Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, dia mengaku sangat terpukul atas kabar penangkapan Bupati Langkat.

Raja Juli memaparkan secara rinci kronologi audiensi dengan Bupati Kuansing, proses pengembalian sebuah amplop yang ditinggalkan usai pertemuan.

Kepemimpinan DPW PAN Sumatera Utara untuk sementara diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.