Ini Tanggapan Kejagung Soal Bantahan Google dalam Kasus Chromebook Nadiem Makarim

Mereka menjelaskan bahwa ada tiga poin penting dari pernyataan resmi GoTo yang perlu diperhatikan.

Nadiem Makarim menegaskan bahwa isu harga harus dipahami berdasarkan rantai distribusi yang sebenarnya.

Nadiem Makarim menegaskan investasi Google di Gojek melalui proses legal dan diawasi OJK, serta tidak terkait proyek Chromebook saat menjabat menteri.

Pimpinan Google yang menemui Nadiem adalah Colin Marson Head Of Education Asia Pacific dan Putri Ratu Alam, Head Public Policy dan Government Relations.

Google menegaskan tidak pernah memberi imbalan kepada pejabat Indonesia terkait pengadaan Chromebook, menyusul perkara hukum yang menyeret Nadiem Makarim.

Meski kecewa, Nadiem menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

Kubu Nadiem menegaskan bahwa mantan menteri tersebut tidak pernah memberikan arahan untuk memilih laptop Chromebook.

Penasihat hukum Nadiem Makarim membantah keras tudingan penerimaan uang Rp809,59 miliar dan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook, menjelaskan transaksi sebagai murni korporasi internal.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyampaikan, pihaknya sejauh ini belum menerima rilis permohonan praperadilan.

Salah satu langkah penyidik adalah menggeledah apartemen milik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Kasus ini telah menyeret lima tersangka, termasuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Nadiem diduga terlibat dalam korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menimbulkan kerugian negara fantastis.

Karena Nadiem Makarim tidak hadir, sidang yang seharusnya mendengarkan keterangan saksi ahli terpaksa ditunda untuk waktu yang belum ditentukan.

Sidang vonis kasus Chromebook dijadwalkan 30 April 2026. Dua eks pejabat Kemendikbudristek menghadapi tuntutan 6 tahun penjara.

Kesaksian para guru adalah bukti konkret bahwa digitalisasi pendidikan telah menjangkau akar rumput.

Ketua Tim Pengacara Nadiem Ari Yusuf mengungkapkan bahwa kliennya mengalami perlakuan yang tidak adil dalam sidang terkait pengadaan Chromebook.

Hal itu tidak harusnya tidak harus dilakukan seorang pakar. Tapi celakanya, hal itu tidak dilakukan oleh BPKP.

Alexander juga meragukan asal-usul angka Rp112 miliar yang disebutkan dalam dakwaan sebagai upaya memperkaya diri.

Pakar hukum pidana menilai tindakan penasihat hukum Nadiem Makarim yang absen dari persidangan kasus dugaan korupsi Chromebook dapat dikategorikan sebagai contempt of court, menghambat jalannya proses hukum.

Juru Bicara PN Jakarta Pusat Firman Akbar mengatakan pelaporan tim advokat tersebut berkaitan dengan substansi perkara yang masih dalam proses pemeriksaan.

Ibam dituntut dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 16 April 2026.

Dalam pernyataannya, Nadiem menyinggung cara kepemimpinannya yang mungkin dianggap terlalu berani dan tidak mempertimbangkan etika birokrasi.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah mengatakan, ada sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi Nadiem apabila permohonannya dikabulkan.

Setiap terdakwa memiliki hak untuk membela diri dalam persidangan. Namun ia menilai paparan jaksa penuntut umum dalam sidang telah mengurai rangkaian peristiwa