Ini Tanggapan Kejagung Soal Bantahan Google dalam Kasus Chromebook Nadiem Makarim

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah tuduhan kenaikan harta Rp4,87 triliun terkait kasus korupsi Chromebook, menegaskan itu adalah nilai IPO GOTO 2022 dan bukan uang yang diterimanya.

Mereka menjelaskan bahwa ada tiga poin penting dari pernyataan resmi GoTo yang perlu diperhatikan.

Nadiem Makarim menegaskan bahwa isu harga harus dipahami berdasarkan rantai distribusi yang sebenarnya.

Nadiem Makarim menegaskan investasi Google di Gojek melalui proses legal dan diawasi OJK, serta tidak terkait proyek Chromebook saat menjabat menteri.

Pimpinan Google yang menemui Nadiem adalah Colin Marson Head Of Education Asia Pacific dan Putri Ratu Alam, Head Public Policy dan Government Relations.

Google menegaskan tidak pernah memberi imbalan kepada pejabat Indonesia terkait pengadaan Chromebook, menyusul perkara hukum yang menyeret Nadiem Makarim.

Meski kecewa, Nadiem menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

Kubu Nadiem menegaskan bahwa mantan menteri tersebut tidak pernah memberikan arahan untuk memilih laptop Chromebook.

Penasihat hukum Nadiem Makarim membantah keras tudingan penerimaan uang Rp809,59 miliar dan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook, menjelaskan transaksi sebagai murni korporasi internal.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyampaikan, pihaknya sejauh ini belum menerima rilis permohonan praperadilan.

Salah satu langkah penyidik adalah menggeledah apartemen milik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Kasus ini telah menyeret lima tersangka, termasuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Nadiem menyebut total anggaran yang digunakan dari APBN kementerian sekitar Rp2,72 triliun. Nilai ini dibagi selama tiga tahun.

Hal ini diungkap Nadiem saat membacakan duplik menjawab replik tim jaksa dala sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbud Ristek.

Jaksa mengadopsi istilah white collar crime karena tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya keuntungan pribadi dari tindakan tersebut.

Menurut jaksa, hal itu dikarenakan spesifikasinya yang terbatas dan harga beli yang terlampau jauh dari angka pasar.

Jaksa meyakini Nadiem sudah sangat sengaja dalam melakukan pengadaan Chromebook saat menjabat sebagai menteri.

Nadiem menyebut belum pernah terjadi dalam sejarah kasus besar tindak pidana korupsi dua dari lima hakim merasa terdakwa tidak bersalah.

Nadiem menyebut, banyak guru kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat keterbatasan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Beberapa guru besar Universitas Indonesia hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk memberikan pendapat Amicus Curiae terkait Nadiem Makarim.

Selain disebut merugikan keuangan negara hingga Rp2,1 triliun, program tersebut juga dinilai berdampak pada masyarakat, khususnya para pelajar.

Dia pun mempertanyakan, mengapa jaksa tidak pernah menyebut apa yang terjadi 2023 sampai 2025, di mana datanya sudah lengkap.

Namun setelah membacakan nota pembelaan atau pledoi, Nadiem meyakini unsur tindak pidana korupsi tidak ada yang terbukti.

Mantan Presiden RI itu bahkan memberikan penilaian positif terhadap sosok Nadiem yang pernah menjadi menteri di kabinet pemerintahannya.