LIVE

Harapan KPK dan MA, Pendidikan Antikorupsi Bisa Tutup Celah Suap Peradilan

Upaya ini dilakukan melalui sinergi dengan Mahkamah Agung dan pembinaan langsung terhadap aparatur peradilan di berbagai daerah.

korupsi
Harapan KPK dan MA, Pendidikan Antikorupsi Bisa Tutup Celah Suap Peradilan
Harapan KPK dan MA, Pendidikan Antikorupsi Bisa Tutup Celah Suap Peradilan (merdeka.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya membersihkan institusi peradilan dari praktik korupsi dengan memperkuat pencegahan dan pendidikan antikorupsi, jauh sebelum penindakan dilakukan.

Upaya ini dilakukan melalui sinergi dengan Mahkamah Agung dan pembinaan langsung terhadap aparatur peradilan di berbagai daerah.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan, langkah pencegahan telah berjalan sebelum terjadinya operasi tangkap tangan terhadap ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok beberapa waktu lalu.

“KPK juga bersinergi dengan Mahkamah Agung untuk melakukan penguatan dari sisi pencegahan dan pendidikan,” kata Ibnu kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Pemetaan Risiko Korupsi di Pengadilan Tinggi

Ibnu menjelaskan, KPK turun langsung ke sejumlah wilayah untuk memetakan potensi risiko korupsi di lingkungan peradilan tingkat tinggi.

Beberapa wilayah yang menjadi fokus antara lain Pengadilan Tinggi Semarang, Surabaya, Manado, dan Yogyakarta.

Dalam kegiatan tersebut, KPK mengumpulkan para hakim tinggi, ketua dan wakil ketua pengadilan, hingga panitera sekretaris untuk mendiskusikan titik-titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Kami kumpulkan rekan-rekan hakim tinggi, para ketua dan wakil ketua pengadilan, hingga panitera sekretaris,” ujar Ibnu.

Tiga Pilar Strategi KPK: Pendidikan, Pencegahan, Penindakan

Menurut Ibnu, strategi KPK dalam memberantas korupsi tetap berlandaskan pada tiga pilar utama, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

Dari ketiga pilar tersebut, KPK menaruh perhatian besar pada pembangunan budaya integritas atau “Don’t Want Corruption”.

“Pendidikan bertujuan membangun mentalitas individu agar tidak memiliki keinginan untuk korupsi. Sementara pencegahan difokuskan pada perbaikan sistem agar tindak pidana sulit dilakukan,” jelasnya.

Sementara penindakan tetap dilakukan apabila pelanggaran telah terjadi.

“Kalau penindakan, itu sudah terjadi. Pelanggaran tetap harus ditindak tegas. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita mengutamakan mendidik dan mencegah,” tegas Ibnu.

Pendidikan Antikorupsi untuk Calon Hakim

Lebih lanjut, Ibnu memastikan KPK juga masuk ke akar regenerasi penegak hukum dengan memberikan pendidikan antikorupsi secara masif bersama Mahkamah Agung, khususnya bagi para calon hakim.

Langkah ini diharapkan dapat membekali integritas sejak dini, sehingga generasi baru hakim di Indonesia memiliki ketahanan kuat terhadap godaan suap dan gratifikasi di masa depan.

Ibnu menegaskan, kolaborasi KPK dan Mahkamah Agung menjadi sinyal kuat keseriusan negara dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap marwah institusi peradilan.

“Dengan integritas yang dibangun sejak awal, kami berharap sistem peradilan Indonesia semakin bersih dan berwibawa,” pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Di Balik Sirine dan Air Mata, Sehari Bersama Polwan Satlantas Penjaga Kota Bandar Lampung

{{caption}}
Prabowo: Penanganan Sampah jadi Prioritas Nasional

{{caption}}
Detik-Detik Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Sausan Tersadar Ada di Rak Kabin

{{caption}}
7 Orang Berulang Tahun di Hari Kejadian Kecelakaan Kereta, Ini Daftar 50 Korban di RSUD Bekasi

{{caption}}
Prabowo Ziarah ke Makam Kakeknya Margono Djojohadikusumo di Banyumas

{{caption}}
Evakuasi Kereta di Bekasi Timur Masih Berlangsung, Layanan ke Cikarang Lumpuh Total

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Proaktif Perkuat Pencegahan Korupsi di Pamekasan dan Madura

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara proaktif melakukan upaya pencegahan korupsi di Jawa Timur, termasuk Pamekasan, dengan memberikan pembinaan langsung kepada pejabat daerah untuk memastikan tata kelola anggaran yang bersih dan bebas korupsi.

Pencegahan Korupsi KPK
{{caption}}
Membangun Integritas Antikorupsi Sejak Dini: Peran Vital Kampus Menurut KPK

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan pentingnya menanamkan integritas antikorupsi sejak dini di ruang kelas, menyoroti peran strategis perguruan tinggi dalam mencegah korupsi dan membangun tata kelola bersih.

Integritas Antikorupsi
{{caption}}
KPK Gencarkan Pembangunan Integritas, Kunci Utama Cegah Korupsi di Berbagai Sektor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengkampanyekan pembangunan integritas sebagai upaya krusial pencegahan korupsi, menyasar berbagai lapisan masyarakat dan institusi.

Pembangunan Integritas KPK
{{caption}}
KPK Evaluasi Pemberantasan Korupsi di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ini Masukan yang Diberikan

KPK memberikan penilaian serta saran untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

KPK
{{caption}}
Kemendagri: Orang Berkata Korupsi Sudah Jadi Budaya

Kemendagri sepakat bersama KPK untuk mencegah budaya korupsi dalam bidang pendidikan.

Korupsi
{{caption}}
Kejati Sumut Geledah Kantor Satker Perumahan Sumatra II, Kasus Dugaan Korupsi Rusun Rp64 Miliar Terkuak

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti.

berita kontributor
{{caption}}
Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Hirup Udara Bebas, Dikenai Wajib Lapor

Mukti Agung dinyatakan bebas bersyarat Jumat 24 April 2026 siang kemarin. Saat keluar dari lapas, Mukti Agung didampingi sejumlah orang.

berita kontributor
{{caption}}
KPK dan ACC Sulawesi Perkuat Pendidikan Antikorupsi Pemuda Melalui Pelatihan YIC

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

acc sulawesi
{{caption}}
Kejaksaan Kotim Tegaskan Pentingnya Pahami Aturan Penggunaan Dana Desa

Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur meminta kepala desa memahami aturan penggunaan Dana Desa Kotim untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban yang akuntabel, sekaligus membedakan kesalahan administrasi dan kesengajaan.

add
{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

berita update
{{caption}}
KPK Bongkar Akar Korupsi Politik, Tata Kelola Parpol Jadi Kunci

KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola parpol sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak tahap awal proses politik.

berita update
{{caption}}
Usai Khalid Basalamah, KPK Periksa Dua Bos Travel Haji dan Umrah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

berita update
{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

demokrasi
{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

demokrasi elektoral
{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

budi prasetyo
{{caption}}
KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

anti korupsi
{{caption}}
KPK: Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu Belum Optimal, Ini Usulan Reformasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal, ditandai indikasi penyuapan dan celah integritas penyelenggara. Simak lima usulan reformasi KPK untuk pemilu yang lebih berintegritas dan bebas kor

integritas pemilu