Luncurkan Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi, Wamengdari Wiyagus: Korupsi Penyakit Karakter

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mendukung implementasi Asta Cita ketujuh.

Wiyagus juga menyatakan, praktik pungutan liar (pungli) atau uang pelicin tidak boleh lagi diwajarkan oleh masyarakat.

Penegasan itu disampaikan KPK bertepatan dengan peringatan Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan pentingnya menanamkan integritas antikorupsi sejak dini di ruang kelas, menyoroti peran strategis perguruan tinggi dalam mencegah korupsi dan membangun tata kelola bersih.

Upaya ini dilakukan melalui sinergi dengan Mahkamah Agung dan pembinaan langsung terhadap aparatur peradilan di berbagai daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengkampanyekan pembangunan integritas sebagai upaya krusial pencegahan korupsi, menyasar berbagai lapisan masyarakat dan institusi.

KPK merayakan Hari Antikorupsi Sedunia 2025 dengan memberikan penghargaan kepada instansi yang dianggap memiliki integritas dalam mendukung upaya antikorupsi.

Dinas Pendidikan Kota Mataram menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penerapan Kurikulum Antikorupsi, demi membentuk generasi muda berintegritas dan jujur sejak dini. Bagaimana implementasinya?

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memperkuat integritas dan budaya antikorupsi di kalangan ASN melalui sosialisasi rangkaian Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, bertujuan wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kemendagri sepakat bersama KPK untuk mencegah budaya korupsi dalam bidang pendidikan.

Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar seremoni maupun kegiatan insidental, tetapi harus menjadi bagian dari keseharian pemerintah daerah (Pemda).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mendagri menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel.

Ribka mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan fasilitasi penanganan konflik sosial yang sebelumnya terjadi di Wamena.

Pemda bersama aparat kepolisian terus melakukan pendataan dan pengaturan kebutuhan warga yang masih berada di lokasi pengungsian.

Capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem.

Kemendagri RI mendorong percepatan Raperdasus Pelarangan Perang Suku di Papua Pegunungan. Langkah ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat untuk mencegah konflik berulang dan menciptakan stabilitas daerah.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

Wiyagus menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman awal dalam penerapan pemungutan suara elektronik.

Wiyagus juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk kembali menghidupkan semangat pendidikan nasional sebagaimana dirintis oleh Ki Hajar Dewantara.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.

Pemerintah juga membentuk tim khusus melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menangani ATM dan kusta yang menjadi persoalan kesehatan di Tanah Papua.