Kendalikan Inflasi, Wamendagri Akhmad Wiyagus Buka Gerakan Pangan Murah di NTB

Pemkab Bangka Barat menggelar operasi pasar murah dan gerakan pangan murah di beberapa kecamatan untuk stabilisasi harga Bangka Barat dan ketersediaan bahan pokok menjelang Lebaran 2026, memastikan daya beli masyarakat terjaga.

Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah meminta pedagang tidak menaikkan harga sembako terlalu tinggi menjelang Idul Fitri 1447 H. Simak detail pantauan harga di pasar tradisional dan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga.

Wakil Bupati Lombok Tengah turun langsung ke pasar, memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga, khususnya setelah harga cabai mengalami penurunan signifikan.

Pemerintah Kabupaten Jembrana aktif melakukan Pengendalian Inflasi Jembrana dengan menggelar operasi pasar murah. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Ramadhan serta Hari Raya Nyepi 2026.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menginisiasi gerakan pangan murah untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang Ramadhan 2026, memastikan ketersediaan dan aksesibilitas bahan pokok bagi masyarakat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendesak pemberian subsidi kepada pedagang di pasar tradisional Denpasar, Bali, guna menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama Bakorwil Madiun menggelar Operasi Pasar Murah Trenggalek untuk menekan inflasi dan stabilkan harga kebutuhan pokok jelang akhir tahun.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Pasar Murah Jatim di Kecamatan Waru, Sidoarjo, untuk menekan inflasi dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Presiden Jokowi berdialog dengan beberapa pedagang untuk mengetahui kondisi harga

Kepala negara juga memberikan bantuan modal kepada sejumlah pedagang pasar.

Menurut Jokowi, harga sejumlah bahan pokok di pasar tersebut masih dalam kondisi yang baik. Namun, diakuinya harga beras naik.

Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye di Jawa Tengah. Hari ini, Jumat (29/12), dia blusukan ke Pasar Kota Wonogiri.

Capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendesak kepala daerah untuk tidak mengabaikan program swasembada pangan nasional. Prioritas ini krusial demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan global.

Ekonom memprediksi efek belanja pemerintah pada triwulan mendatang tidak akan sekuat triwulan I. Ketahui alasan di balik proyeksi ini dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelemahan Rupiah menembus Rp17.500/dolar AS, memicu kenaikan harga bahan baku impor dan BBM nonsubsidi. Kondisi ini diprediksi berlanjut hingga akhir tahun, memicu penyesuaian harga pasar.

Menurut Bima, pemimpin daerah harus aktif memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta memeriksa harga komoditas.

Pemprov Kepri meningkatkan pemantauan harga pangan menjelang Idul Adha 2026. Langkah ini memastikan stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga melalui Pemantauan Harga Pangan Kepri.

Sinergi dan kolaborasi lintas daerah kini menjadi kebutuhan strategis nasional untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pihak menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif.

Wiyagus memaparkan berbagai potensi wisata yang dimiliki Indonesia, mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga keberagaman masyarakat.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Wiyagus meminta agar percepatan penanggulangan TBC di daerah diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

Wiyagus juga mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mampu memanfaatkan berbagai program strategis nasional yang telah disiapkan pemerintah pusat.