Guru Besar UGM Ragukan Efisiensi Pilkada lewat DPRD: Dasarnya Masih Rapuh

Aktivis menilai bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD harus dipikirkan dengan matang, mengingat biaya politik yang tinggi.

Biaya untuk penyelenggaraan Pilkada dianggap sangat tinggi, mencapai Rp76 triliun. Selain itu, catatan KPK mengenai kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.

Apalagi, klaim bahwa Pilkada melalui DPRD akan lebih murah dan menekan angka korupsi politik patut diuji simulasinya secara terbuka.

Wacana Pilkada lewat DPRD berpotensi melahirkan pemimpin tanpa legitimasi kuat di mata publik dan menjauhkan masyarakat dari proses demokrasi, menurut pengamat politik.

Pilkada langsung selama ini merupakan hak konstitusional warga Jakarta yang tidak bisa diubah secara tergesa-gesa.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka seiring tingginya biaya politik Pilkada yang memicu korupsi, menuntut kehadiran negara untuk mencegahnya.

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengatakan pemilu langsung merupakan amanat Reformasi.

Usulan pilkada dipilih DPRD sebenarnya sudah menjadi kesimpulan kajian di internal partai Gerindra.

Said mengingatkan bahwa mahalnya biaya pilkada tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Guru Besar Unand Prof. Asrinaldi menilai sistem Pilkada Tertutup melalui DPRD tidak otomatis menjamin kepala daerah berkualitas, memicu perdebatan evaluasi mendalam.

Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar UGM Gumilang Aryo Sahadewo menekankan pentingnya Investasi PAUD sejak dini untuk membentuk SDM unggul, meski partisipasi masih rendah. Simak rekomendasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan akses dan pendanaan.

Melalui Kolaborasi Strategis, FEB UIN Jakarta dan UGM bersinergi dalam Penguatan Mutu pendidikan tinggi. Upaya ini bertujuan mencetak SDM unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Tim peneliti dari BRIN dan UGM menyerukan upaya serius untuk Perlindungan Mangrove Langka Teluk Balikpapan, Camptostemon philippinensis, yang terancam punah dan memiliki peran penting bagi ekosistem pesisir. Simak selengkapnya!

Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya Geopolitik Laut sebagai landasan inovasi dan kemajuan peradaban Indonesia, memanfaatkan kekayaan hayati laut yang melimpah.

Pengadilan Negeri Surakarta (PN Solo) menggelar sidang kedua kasus gugatan dengan nomor 101/Pdt.G/2026/PN Skt, Selasa (19/5).

Gugatan kali ini diajukan Sigit Pratomo alumi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 2000 yang berprofesi sebagai advokat dan kurator.

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berharap konflik Bupati Wabup Jember, Muhammad Fawait dan Djoko Santoso, dapat diselesaikan secara baik dan elegan tanpa menjadi konflik terbuka yang merugikan publik.