Pilkada Lewat DPRD Berpotensi Matikan Karir Politik Anak Muda

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD memperbesar risiko transaksi kekuasaannya.

Aktivis menilai bahwa perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD harus dipikirkan dengan matang, mengingat biaya politik yang tinggi.

Biaya untuk penyelenggaraan Pilkada dianggap sangat tinggi, mencapai Rp76 triliun. Selain itu, catatan KPK mengenai kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.

Wacana Pilkada lewat DPRD berpotensi melahirkan pemimpin tanpa legitimasi kuat di mata publik dan menjauhkan masyarakat dari proses demokrasi, menurut pengamat politik.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

Usulan kepala daerah dipilih DPRD kembali berhembus. Saat ini hanya PDI Perjuangan yang tegas menolak usulan tersebut.

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka seiring tingginya biaya politik Pilkada yang memicu korupsi, menuntut kehadiran negara untuk mencegahnya.

Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengatakan pemilu langsung merupakan amanat Reformasi.

Said mengingatkan bahwa mahalnya biaya pilkada tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Guru Besar Unand Prof. Asrinaldi menilai sistem Pilkada Tertutup melalui DPRD tidak otomatis menjamin kepala daerah berkualitas, memicu perdebatan evaluasi mendalam.

Menurutnya, belum ada alasan komprehensif yang mampu membenarkan perubahan sistem yang selama ini berjalan secara langsung.

Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Bawaslu Bantul gencar melaksanakan program Bawaslu Goes to School untuk memberikan edukasi demokrasi kepada pemilih pemula di tingkat SMA dan SMK, menyiapkan generasi muda yang cerdas dan kritis dalam Pemilu 2029 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

Pengamat menyoroti Kultur Politik sebagai pemicu utama maraknya kasus korupsi di kalangan kepala daerah, mulai dari sistem kaderisasi hingga biaya politik yang selangit yang membuat pembaca penasaran.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berharap konflik Bupati Wabup Jember, Muhammad Fawait dan Djoko Santoso, dapat diselesaikan secara baik dan elegan tanpa menjadi konflik terbuka yang merugikan publik.

Anggota DPRD Gorontalo Utara menyambut baik percepatan infrastruktur cegah banjir di Jembatan Dambalo, Tomilito, yang diharapkan mampu mengatasi luapan sungai dan melindungi permukiman warga dari bencana.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menekankan bahwa partai politik harus kembali menjalankan fungsi sebagai mesin perubahan sosial, bukan sekadar mengikuti arus opini publik. Simak pandangannya tentang peran partai dalam memimpin masyarakat men

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Zulhas menegaskan bahwa persoalan sampah adalah masalah paling nyata yang dirasakan rakyat setiap hari.

Anggota DPRD Gorontalo Utara mendukung penuh pemanfaatan rumput laut lokal sebagai menu utama dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi para pelaku u

Menurutnya, keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah.