Fakta Unik: Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Batam Capai 75%, BPJS-TK Perluas Perlindungan Pekerja Rentan Batam

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama BPJS Ketenagakerjaan mempercepat perluasan cakupan Perlindungan Pekerja Kalbar, menargetkan 1,2 juta pekerja terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan pada akhir 2026. Upaya ini untuk mewujudk

Gubernur Banten Andra Soni optimistis meningkatkan cakupan BPJS Ketenagakerjaan Banten hingga 65 persen pada tahun 2030, melindungi jutaan pekerja dari risiko ekonomi.

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit dan Baznas Kotim hadirkan perlindungan pekerja rentan di Kalimantan Tengah, memastikan jaminan sosial bagi mereka yang paling membutuhkan.

Pemerintah Kota Makassar terus memperluas cakupan Perlindungan Pekerja Makassar melalui BPJAMSOSTEK, menargetkan Universal Coverage Jamsostek pada tahun 2026 dengan fokus pada pekerja rentan.

Pemerintah Kota Batam berkomitmen kuat untuk melanjutkan program perlindungan bagi 24 ribu pekerja rentan di sektor informal hingga tahun 2026, memastikan jaminan sosial bagi mereka yang paling membutuhkan.

Raja Ampat mencatat capaian luar biasa dalam cakupan Jamsostek bagi pekerja rentan, mencapai 92,52 persen hingga Agustus 2025. Simak bagaimana daerah ini menjadi pionir perlindungan sosial di Papua Barat Daya.

Pemkab Pamekasan aktif membina pembudidaya ikan untuk mempermudah akses modal usaha melalui program KUR dan memastikan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi petani melalui BPJS Ketenagakerjaan, memastikan keamanan dan kesejahteraan para pahlawan pangan daerah.

Anggota DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan gencar mendorong perlindungan pekerja informal Magelang. Data menunjukkan baru sekitar 32% pekerja informal terlindungi jaminan sosial, memicu keprihatinan serius.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memperluas cakupan Jaminan Sosial Pekerja Rentan dengan menyiapkan penyaluran BPJS Ketenagakerjaan bagi 27 ribu orang, bagian dari target 33 ribu pekerja rentan di wilayah tersebut.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2026 anjlok 50% menjadi Rp55 miliar, namun Pemkab berkomitmen mempertahankan program strategis daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Selatan memperluas cakupan jaminan sosial bagi guru dan tenaga kependidikan (tendik) di 17 kabupaten/kota pada tahun 2026. Langkah ini menegaskan komitmen Kemenag Sumsel dalam memastikan perlindungan jam

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) telah berhasil melindungi 34 ribu pekerja rentan melalui program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan, menegaskan komitmen Pemkab Morut dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan dana untuk bantuan Jamsostek pekerja rentan, memastikan perlindungan sosial bagi ribuan petani, nelayan, dan pedagang di wilayahnya.

Pemerintah Kota Makassar berhasil meraih Paritrana Award 2025, sebuah penghargaan bergengsi atas komitmennya melindungi 81 ribu pekerja rentan melalui program BPJamsostek. Capaian ini menegaskan posisi Makassar sebagai kota progresif dalam jaminan sosial.

Pemkab Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp270 juta untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.686 pekerja rentan, sebuah langkah signifikan menuju Universal Coverage Jamsostek 2026.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Delta Mas gencar menyasar ekosistem desa untuk perluasan cakupan kepesertaan, demi mewujudkan perlindungan semesta bagi pekerja informal.

Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan demi melindungi pekerja rentan dan meningkatkan produktivitas, dengan target capaian yang ambisius hingga 2027.