Kesejahteraan Pekerja

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Tenaga Kerja membuka posko pengaduan untuk memastikan hak THR Pekerja Bengkulu terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 H, serta mengawasi kepatuhan perusahaan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Penyaluran THR Lebaran 2026 bagi ASN dan bonus khusus untuk pengemudi daring harus tepat waktu, wujud komitmen pemerintah pada kesejahteraan pekerja.

Pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan Bantuan Lebaran berupa beras dan kerupuk kepada ratusan petugas kebersihan, sebagai bentuk apresiasi dan upaya meringankan beban ekonomi mereka menjelang Idul Fitri 2026.

Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan pemberian Insentif Lebaran Petugas Kebersihan Banjarmasin atau "pasukan kuning" pada 2026 sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka, meski tidak termasuk penerima THR sesuai aturan.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat meninjau langsung kondisi peserta kecelakaan kerja di Bekasi, memastikan seluruh hak jaminan sosial terpenuhi dan negara hadir melindungi pekerja.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah membuka Posko Pengaduan THR untuk memfasilitasi pekerja dan buruh melaporkan kendala pembayaran tunjangan hari raya menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

BPJS Ketenagakerjaan Jamin Perawatan medis dan santunan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, memastikan perlindungan optimal dan ketenangan bagi peserta serta keluarga.

Perusahaan besar dan kecil di Penajam Paser Utara diingatkan untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada karyawan, memastikan kesejahteraan pekerja jelang Idul Fitri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI kembali menggelar program Mudik Gratis Pekerja bagi ribuan pekerja dan keluarganya, memastikan perjalanan Lebaran yang aman, nyaman, dan berkesan.

Bupati Bangka Fery Insani menandatangani MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, menegaskan perlindungan ketenagakerjaan esensial demi rasa aman pekerja di tengah dinamika dunia kerja.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan serius memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal, dengan alokasi anggaran Rp1,5 miliar meskipun partisipasi masih rendah.

Anggota DPR RI menyoroti pentingnya kepatuhan PP Nomor 49 Tahun 2025 dalam Penetapan UMP 2026, demi menjaga daya beli pekerja dan keberlanjutan usaha di tengah tantangan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Bali resmi menetapkan UMK Bali 2026, dengan Kabupaten Badung mencatat nilai tertinggi dan kenaikan yang signifikan, memicu rasa penasaran publik.

Pemerintah Kota Medan mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Medan 2026 sebesar 8 persen menjadi Rp4.335.279, sebuah langkah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Pakar akuntansi manajemen mendesak serikat pekerja untuk memperkuat advokasi serikat pekerja berbasis data dan literasi keuangan demi menghadapi restrukturisasi BUMN yang akan datang.

Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah telah resmi menyepakati UMP Sulteng 2026 sebesar Rp3.179.565, naik 9,08 persen, diharapkan menjaga kesejahteraan pekerja dan iklim investasi daerah.

Pemerintah Kota Madiun mengusulkan kenaikan UMK Madiun 2026 sebesar 7,1 persen menjadi Rp2,59 juta, bertujuan menjaga keseimbangan iklim usaha dan kesejahteraan pekerja.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalteng 2026 sebesar Rp3.686.138, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp212.516 dari tahun sebelumnya.

Pemerintah Kota Tangerang menggalakkan kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk memperluas perlindungan sosial bagi 40 ribu pekerja rentan, memastikan jaminan sosial yang berkeadilan.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan yang efektif sangat krusial untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.