Kesejahteraan Pekerja

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa setiap investasi harus memberikan dampak nyata pada penciptaan lapangan kerja berkualitas demi kesejahteraan masyarakat.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah fondasi hubungan industrial yang sehat, adaptif, dan berkeadilan, mendorong dialog serta kesepahaman antara manajemen dan pekerja.

Pendiri LSI Denny JA menyoroti urgensi perlindungan sosial bagi pekerja digital rentan (DVC) di Indonesia, mengingat potensi munculnya kelas sosial baru akibat perkembangan ekonomi digital.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen penuh memperkuat perlindungan pekerja rentan di wilayahnya. Optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi kunci utama untuk menjamin kesejahteraan dan produktivitas mereka.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan urgensi revisi regulasi ketenagakerjaan, termasuk UU UAP dan UU K3, demi meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memajukan industri nasional.

Wakil Ketua Umum KSPI Arnod Sihite menyambut baik kabar Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk Said Iqbal masuk Kabinet Merah Putih, dinilai strategis hadapi tantangan bangsa.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan betapa krusialnya perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Penerima Upah untuk menjamin kepastian dan rasa aman bagi seluruh pekerja di Indonesia. Simak detail program dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaa

Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil menempati posisi teratas se-Sulawesi dan kelima nasional untuk cakupan BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan pekerja di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama BPJS Ketenagakerjaan mempercepat perluasan cakupan Perlindungan Pekerja Kalbar, menargetkan 1,2 juta pekerja terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan pada akhir 2026. Upaya ini untuk mewujudk

Wali Kota Tangerang Sachrudin soroti hubungan kerja harmonis pengusaha dan buruh sebagai kunci iklim usaha produktif. Apa saja komitmen Pemkot Tangerang untuk kesejahteraan pekerja?

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) senilai Rp2,508 miliar kepada buruh rokok di Surabaya, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan pekerja.

Abdul Muhaimin Iskandar menekankan bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah investasi masa depan dan pilar utama keberlanjutan usaha, menarik perhatian investor global yang peduli ESG.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya Peningkatan Keterampilan Buruh di tengah komitmen Presiden Prabowo Subianto, guna menghadapi tantangan digitalisasi dan otomatisasi serta menarik investasi berkualitas.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya kolaborasi industri antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian global, sekaligus mengawal kesejahteraan buruh.

Sektor perkebunan Kaltim kokoh sebagai pilar ekonomi, menyerap 354.000 pekerja, menawarkan harapan di tengah efisiensi industri pertambangan yang mengancam PHK.

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas menjadi sorotan, menandai era baru kedekatan pemerintah dengan buruh dan komitmen Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan pekerja.

Hari Buruh Internasional bukan hanya libur, melainkan panggilan untuk memastikan Buruh Sehat Indonesia Bermartabat, menuntut perlindungan dan kesejahteraan pekerja agar tidak hanya menjadi komoditas murah.

Pemerintah Kota Palu mengalokasikan lebih dari Rp3 miliar untuk perlindungan pekerja rentan Palu melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, menargetkan 30 ribu lebih pekerja untuk tahun 2026.

Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta kajian komprehensif atas kebijakan pencabutan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh KLHK, mengingat potensi dampak besar terhadap 29 ribu pekerja dan masyarakat di 11 kabupaten dan satu kota.

PT Freeport Indonesia dan pekerjanya menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-24 periode 2026-2028, memperkuat hubungan industrial dan menjamin peningkatan kesejahteraan karyawan melalui kesepakatan yang kekeluargaan.