DPR RI dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Perlindungan Pekerja Informal Magelang: Hanya 32 Persen Terdaftar

Anggota DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan gencar mendorong perlindungan pekerja informal Magelang. Data menunjukkan baru sekitar 32% pekerja informal terlindungi jaminan sosial, memicu keprihatinan serius.

Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, secara aktif mendorong upaya perlindungan bagi pekerja sektor informal di wilayah Kabupaten Magelang. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap masih rendahnya tingkat kepesertaan jaminan sosial di kalangan pekerja informal. Saat ini, kepesertaan pekerja informal di daerah tersebut baru mencapai sekitar 32 persen dari total populasi pekerja.

Vita Ervina menyatakan keprihatinannya atas banyaknya pekerja sektor informal di Kabupaten Magelang yang belum tersentuh oleh perlindungan jaminan sosial. Situasi ini menjadi perhatian serius bagi pihaknya untuk segera diatasi. Oleh karena itu, DPR RI dan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus mengawal isu penting ini.

Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memastikan bahwa perlindungan sosial dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat pekerja. Hal ini tidak hanya demi keselamatan diri para pekerja itu sendiri, tetapi juga untuk memberikan jaminan keamanan bagi keluarga mereka di masa depan.

Tantangan Rendahnya Kepesertaan Jaminan Sosial

Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, menyoroti fakta bahwa sebagian besar pekerja informal di Kabupaten Magelang masih belum memiliki perlindungan jaminan sosial. Kondisi ini menjadi fokus utama dalam setiap kunjungan dan sosialisasi yang dilakukannya di lapangan. Vita Ervina menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat tentang manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pihaknya secara aktif turun ke lapangan untuk memberikan edukasi dan informasi langsung kepada masyarakat tentang urgensi jaminan sosial. Edukasi ini bertujuan agar para pekerja informal dapat memahami betul keuntungan dari kepesertaan. Dengan demikian, diharapkan mereka termotivasi untuk segera mendaftarkan diri dalam program jaminan sosial.

Vita Ervina menekankan bahwa DPR RI akan terus berupaya keras agar perlindungan sosial ini dapat menjangkau semua pekerja. Jaminan sosial bukan hanya tentang perlindungan saat terjadi kecelakaan kerja, tetapi juga mencakup berbagai manfaat lain. Ini termasuk jaminan hari tua dan jaminan kematian, yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya.

Perlindungan ini dianggap vital untuk memastikan kesejahteraan pekerja informal dan mengurangi kerentanan ekonomi mereka. Dengan adanya jaminan sosial, pekerja dapat merasa lebih aman dan tenang dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya. Ini juga merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak-hak dasar warganya.

Strategi BPJS Ketenagakerjaan Magelang Tingkatkan Perlindungan

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Magelang, Verry Khristoforus Boekan, mengungkapkan data terkini mengenai kepesertaan jaminan sosial di wilayahnya. Data menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen pekerja sektor formal di Magelang telah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau pekerja formal.

Namun, tantangan besar masih dihadapi di sektor informal atau nonformal, di mana tingkat kepesertaan sangat jauh berbeda. Verry menjelaskan bahwa baru sekitar 32.000 pekerja informal, atau setara dengan 29 hingga 32 persen, yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kesenjangan ini menjadi fokus utama upaya peningkatan cakupan.

Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Magelang mendorong kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah dan pihak legislatif. Salah satu terobosan strategis yang diimplementasikan adalah pemanfaatan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Dana CSR ini digunakan untuk membiayai iuran pekerja rentan di sektor informal.

Langkah inovatif ini didukung penuh oleh regulasi daerah, yaitu Peraturan Daerah tahun 2016 serta Peraturan Bupati tahun 2024 mengenai CSR. Dukungan regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi perusahaan untuk berkontribusi. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak pekerja informal yang dapat merasakan manfaat jaminan sosial tanpa terbebani biaya iuran.

Sumber: AntaraNews