Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas PMD Jatim Perluas Jaminan Sosial Pekerja Desa

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Delta Mas gencar menyasar ekosistem desa untuk perluasan cakupan kepesertaan, demi mewujudkan perlindungan semesta bagi pekerja informal.

Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja.

Kabupaten Purwakarta mengambil langkah progresif dengan melindungi 19.800 pekerja informal melalui program "1 Desa 100 Perlindungan" BPJS Ketenagakerjaan, memastikan jaminan sosial bagi mereka yang berisiko tinggi.

Inklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya BPJS Ketenagakerjaan.

Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).

Pemkab Pamekasan aktif membina pembudidaya ikan untuk mempermudah akses modal usaha melalui program KUR dan memastikan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Pemerintah Kabupaten OKU Selatan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi petani melalui BPJS Ketenagakerjaan, memastikan keamanan dan kesejahteraan para pahlawan pangan daerah.

Anggota DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan gencar mendorong perlindungan pekerja informal Magelang. Data menunjukkan baru sekitar 32% pekerja informal terlindungi jaminan sosial, memicu keprihatinan serius.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memperluas cakupan Jaminan Sosial Pekerja Rentan dengan menyiapkan penyaluran BPJS Ketenagakerjaan bagi 27 ribu orang, bagian dari target 33 ribu pekerja rentan di wilayah tersebut.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2026 anjlok 50% menjadi Rp55 miliar, namun Pemkab berkomitmen mempertahankan program strategis daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Selatan memperluas cakupan jaminan sosial bagi guru dan tenaga kependidikan (tendik) di 17 kabupaten/kota pada tahun 2026. Langkah ini menegaskan komitmen Kemenag Sumsel dalam memastikan perlindungan jam

Total manfaat klaim kematian dan kecelakaan kerja yang telah diberikan kepada peserta di ekosistem DBHCHT sebanyak 775 pekerja dengan jumlah nominal Rp28 M.

Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, peralatan masak, perlengkapan kebersihan, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang terdampak bencana.

Program Lingkaran Cinta merupakan wujud nyata sinergi pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor keagamaan.

Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Data BPJS Ketenagakerjaan, tahun ini jumlah guru madrasah yang terlindungi telah mencapai 181 ribu orang atau naik 9,5 persen dari tahun sebelumnya.