Pemkot Batam Lanjutkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Hingga 2026

Pemerintah Kota Batam berkomitmen kuat untuk melanjutkan program perlindungan bagi 24 ribu pekerja rentan di sektor informal hingga tahun 2026, memastikan jaminan sosial bagi mereka yang paling membutuhkan.

Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, menunjukkan komitmen kuatnya dengan melanjutkan program perlindungan bagi ribuan pekerja rentan di sektor informal. Inisiatif penting ini akan terus berjalan hingga tahun 2026, mencakup sekitar 24 ribu individu yang menghadapi berbagai risiko pekerjaan.

Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan sosial kepada kelompok pekerja yang rawan terhadap kecelakaan maupun penyakit saat menjalankan tugasnya sehari-hari. Keputusan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa keberlanjutan program ini sangat krusial. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pekerja informal di Batam tetap memiliki payung perlindungan yang memadai di tengah ketidakpastian.

Komitmen Pemkot Batam dan Sasaran Program Perlindungan

Pemerintah Kota Batam telah mengumumkan kelanjutan program perlindungan bagi pekerja rentan di wilayahnya. Program ini akan menjangkau sekitar 24 ribu pekerja sektor informal yang rentan terhadap risiko kerja.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa komitmen ini merupakan prioritas. Ia menyatakan, “Dilanjutkan yang tahun ini, tapi yang baru belum ada. Masih di angka yang sama di sekitar 24 ribu pekerja, nanti kita lihat perkembangannya.”

Penyesuaian jumlah dan cakupan program akan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kebutuhan di lapangan. Hal ini menunjukkan pendekatan adaptif pemerintah dalam menjalankan program perlindungan pekerja rentan.

Saat ini, sebanyak 24.300 pekerja rentan di Batam telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini mencerminkan skala program yang signifikan dalam menjamin kesejahteraan pekerja informal.

Manfaat dan Implementasi Perlindungan Pekerja Rentan

Program perlindungan ini diimplementasikan melalui pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemkot Batam. Setiap bulan, pemerintah daerah membayar premi sebesar Rp16.800 per pekerja rentan, memastikan mereka terlindungi.

Kelompok pekerja yang tercakup dalam program perlindungan ini sangat beragam. Mereka termasuk ketua RT/RW, kader posyandu, imam masjid, guru ngaji, pendeta, mubaligh, nelayan, petani, penambang pancung, penarik becak, hingga pengemudi ojek daring.

Manfaat dari program ini terbukti nyata dalam meringankan beban masyarakat. Salah satu contoh kasus adalah seorang warga Tanjung Riau yang menerima santunan sekitar Rp45 juta setelah suaminya meninggal akibat kecelakaan kerja.

Amsakar Achmad menambahkan bahwa meskipun harapan utama adalah tidak ada kejadian buruk, antisipasi ini sangat penting. “Tentu saja kita berharap jangan sampai kejadian-kejadian ini terjadi. Tapi kalau itu terjadi, sudah ada antisipasi dari Pemerintah Kota Batam yang diharapkan dapat meringankan beban,” ujarnya.

Visi Jangka Panjang dan Kepedulian Pemerintah

Keberlanjutan program perlindungan pekerja rentan ini menjadi cerminan nyata kepedulian Pemerintah Kota Batam. Program ini ditujukan khusus bagi kelompok pekerja yang tidak memiliki jaminan formal.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Penyesuaian ini akan dilakukan pada APBD perubahan, sesuai dengan dinamika kebutuhan di lapangan dan kapasitas anggaran daerah.

Langkah ini menunjukkan visi jangka panjang Pemkot Batam dalam menciptakan ekosistem kerja yang lebih aman dan adil bagi semua warganya. Perlindungan sosial menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan jaminan finansial tetapi juga rasa aman bagi para pekerja informal. Ini adalah bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap pahlawan ekonomi di sektor informal.

Sumber: AntaraNews