Deretan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ada Ketua KPK dan Kepala BNN

Polri menegaskan komitmennya untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ada sejumlah anggota Polri dan kejaksaan yang masih aktif dalam posisi strategis di kementeriannya.

Menhut nilai peran polisi untuk pengawasan internal, perbaikan tata kelola, dan penanganan kebakaran hutan serta lahan.

Putusan MK tersebut dapat berlaku ke depan. Artinya, Mabes Polri sudah tidak bisa lagi mengusulkan anggotanya untuk mengisi jabatan sipil.

Pakar hukum menilai Putusan MK Polisi Jabatan Sipil menciptakan aturan tegas, mewajibkan polisi aktif mundur dari keanggotaan Polri jika ingin menduduki posisi sipil. Apa dampaknya?

Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menegaskan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi pemandu konstitusional untuk amandemen UU Polri. Kebijakan transisi segera diperlukan.

Guru Besar Unpad menegaskan Putusan MK terkait **polisi di jabatan sipil** berlaku serta merta sejak diucapkan, mewajibkan anggota Polri aktif untuk segera mengundurkan diri.

Dia menekankan bahwa larangan tersebut telah secara tegas dicantumkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian.

MK menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian sebagai inkonstitusional.

Prasetyo menegaskan putusan MK bersifat final sehingga harus dijalankan.

Dasco menyebut, polisi hanya boleh di jabatan sipil yang bersinggungan dengan tugas polisi saja. Sementara tugas polisi sudah diatur di UUD 1945.

MK putuskan anggota Polri menduduki jabatan sipil harus mundur

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan pengawasan langsung seleksi anggota Polri di Jambi untuk memastikan proses rekrutmen berjalan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) guna menghasilkan calon anggota berkualitas.

Sigit mengatakan, situasi global yang terjadi saat ini dapat berdampak kepada kondisi dalam negeri.

Kapolri membuka Rakernis Korps Brimob Polri 2026 dengan menekankan kesiapsiagaan menghadapi dinamika keamanan.

Dukungan ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen TNI untuk membantu menjaga ketertiban serta memastikan distribusi energi bersubsidi tepat sasaran.

Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam melindungi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terus diperkuat pemerintah.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily berharap retret kepemimpinan yang diikuti Ketua DPRD se-Indonesia dapat menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Guru Besar UII Prof. Mahfud MD menyoroti Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025, yang dinilai bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penempatan anggota Polri di jabatan sipil. Mengapa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 ini memicu kontroversi?

Kapolri telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi Putusan MK.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan MK terkait anggota Polri di jabatan sipil, namun menegaskan peran Polri di Kemenhut sangat krusial untuk pengawasan dan tata kelola.

Polri membentuk tim kerja untuk koordinasi lintas lembaga terkait Putusan MK yang melarang polisi aktif mengisi jabatan sipil, demi menghindari multitafsir dan polemik baru.

Polri membentuk tim pokja untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota aktif menduduki jabatan sipil. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menghindari multitafsir atas aturan Polri Jabatan Sipil.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).