Dalih Eks Stafsus Nadiem Makarim Mangkir 3 Kali Berturut-Turut

Pemerintah Indonesia menunggu approval red notice dari interpol pusat di Paris.

"Jurist Tan sudah di DPO," tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Rabu (6/8).

Riza Chalid dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan minyak mentah pada hari ini.

Nadiem terseret kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbud Ristek Tahun 2019-2023, yakni laptop Chromebook.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengakui surat penerbitan DPO untuk tersangka Jurist Tan sedang diproses.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyatakan sepanjang penyidik masih membutuhkan keterangan, Nadiem akan dipanggil.

Penyidik telah mempersiapkan langkah-langkah yang tepat sesuai prosedur untuk menegakkan hukum terhadap tersangka Jurist Tan.

Jurist Tan terdeteksi meninggalkan Indonesia pada 13 Mei 2025 lalu.

Selain dosen UBL, Kejagung juga periksa 5 pejabat Kemendikburistek

Sementara berdasarkan penelusuran Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Jurist Tan berada di Australia.

Stafsus mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim jadi DPO kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook

Kendaraan yang membawa Ibrahim Arif sendiri datang ke Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul jam 14.35 WIB.

Nama Nadiem masuk dalam pusaran dugaan tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbud Ristek Tahun 2019-2023.

Menurut Harli, Jurist Tan saat ini diketahui sedang berada di luar negeri karena alasan pekerjaan mengajar.

Eks staf khusus mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim diperiksa Kejagung itu bernama Jurist Tan.

Beberapa guru besar Universitas Indonesia hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk memberikan pendapat Amicus Curiae terkait Nadiem Makarim.

Jaksa mengadopsi istilah white collar crime karena tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya keuntungan pribadi dari tindakan tersebut.

Selain disebut merugikan keuangan negara hingga Rp2,1 triliun, program tersebut juga dinilai berdampak pada masyarakat, khususnya para pelajar.

Menurut jaksa, hal itu dikarenakan spesifikasinya yang terbatas dan harga beli yang terlampau jauh dari angka pasar.

Jaksa meyakini Nadiem sudah sangat sengaja dalam melakukan pengadaan Chromebook saat menjabat sebagai menteri.

Dia pun mempertanyakan, mengapa jaksa tidak pernah menyebut apa yang terjadi 2023 sampai 2025, di mana datanya sudah lengkap.