Menhut Siapkah Pemulihan di Hulu Sumatera, IMM Nilai Langkah Penting Cegah Bencana Berulang
Gelondongan kayu yang terseret arus, rusaknya daerah aliran sungai (DAS), hingga hilangnya kawasan penyangga alam memperlihatkan bahwa tekanan.
Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa hari terakhir kembali menjadi alarm keras tentang rentannya kondisi ekologis di kawasan tersebut. Gelondongan kayu yang terseret arus, rusaknya daerah aliran sungai (DAS), hingga hilangnya kawasan penyangga alam memperlihatkan bahwa tekanan terhadap lingkungan di wilayah hulu semakin tidak terkendali.
Merespons situasi darurat ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan rangkaian langkah cepat. Di antaranya, pembentukan tim khusus untuk menelusuri asal-usul kayu yang ikut terbawa banjir, pengetatan pengawasan terhadap izin pemanfaatan hutan, serta penyusunan program pemulihan kawasan hutan kritis.
Langkah cepat tersebut mendapatkan dukungan penuh dari elemen masyarakat. Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Riyan Beltra Delza menyatakan, apresiasinya terhadap sikap tegas yang diambil Kemenhut.
"Kami sangat mengapresiasi sikap tegas Menteri Kehutanan. Ini langkah penting untuk mencegah bencana berulang dan menjaga kehidupan masyarakat di Sumatra," ujar Riyan.
Riyan menegaskan, pemulihan hutan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat menjaga alam.
"Jaga hutan itu bukan cuma tugas pemerintah saja. Kita semua harus ikut terlibat, entah itu menanam, mengawasi, atau melaporkan kalau ada penyimpangan. Jangan biarkan Kemenhut kerja sendirian. Kalau bareng-bareng, hasilnya pasti jauh lebih maksimal," kata Riyan.
Lebih jauh, ia menilai bencana kali ini semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan secara menyeluruh. "Ini peringatan serius buat kita. Sudah waktunya kita berbenah dan lebih peduli dengan kondisi hutan di sekitar kita," ujarnya.
Banjir dan longsor di Sumatra kembali menegaskan urgensi memperkuat komitmen nasional terhadap pelestarian hutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan lingkungan, sehingga masa depan kawasan terdampak dapat kembali aman, stabil, dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan secara menyeluruh. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Ucapkan Rasa Duka
Raja Juli menyampaikan rasa duka mendalam atas bencana yang menimpa warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, menurut dia, bencana ini membuka kesempatan untuk introspeksi terhadap pengelolaan lingkungan di Indonesia.
"Atas nama Kemenhut RI, saya mengucapkan belasungkawa, duka mendalam, terhadap bencana yang dihadapi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, Sumbar. Peristiwa ini melecut saya untuk mengevaluasi tata kelola hutan secara menyeluruh," ujar Raja Juli.
Langkah Konkret Pemerintah
Ia menjelaskan bahwa perhatian publik terhadap bencana memberi momentum penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kembali antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologi sebuah keseimbangan yang selama ini, menurut dia, "cenderung bergeser ke ekonomi."
Sebagai langkah konkret, Raja Juli menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelaku pelanggaran pengelolaan hutan, termasuk pencabutan izin pemanfaatan hutan yang dipandang bermasalah.
Lebih lanjut, pemerintah akan memperkuat restorasi kawasan kritis, pengakuan hak masyarakat adat atas hutan, dan pengembangan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih ketat untuk mencegah bencana ekologis di masa depan.