Asal-Usul Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra Dipantau Pakai Drone, Kapolri Bentuk Tim Khusus untuk Selidiki

Presiden Prabowo Subianto instruksikan Menteri Kehutanan libatkan TNI-Polri untuk investigasi perusahaan penyebab banjir di Sumatera, menegaskan pencabutan izin bagi pelanggar.

Saat ini sedang dilakukan penyelidikan guna memastikan asal-usul kayu tersebut.

Gelondongan kayu yang terseret arus, rusaknya daerah aliran sungai (DAS), hingga hilangnya kawasan penyangga alam memperlihatkan bahwa tekanan.

Satgas PKH Kejagung menelusuri dugaan kerusakan hutan pemicu banjir bandang di Aceh dan Sumatera.

""Kami meminta bantuan ke Kapolri untuk menjaga hutan kita," kata Raja Juli

Kapolri menegaskan bahwa temuan kayu yang diduga ilegal menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

Temuan itu langsung menjadi bahan pendalaman. Tim gabungan kini sedang menelusuri daerah aliran sungai mulai dari titik terdampak hingga ditarik ke hulu.

Raja Juli menjelaskan, temuan awal yang dihimpun tim mengarah pada sejumlah kemungkinan.

Raja Juli memberikan tanggapan soal ribuan kayu yang ikut terbawa hanyut saat banjir melanda Sumatera

Dia memastikan Polri sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Koordinasi awal dengan Menteri Kehutanan sudah dilakukan secara lisan.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen M Irhamni mengatakan, saat ini tim sedang mengumpulkan informasi untuk memastikan asal-usul batang kayu tersebut.

Rapat gelar pendapat (RDP) dengan Raja Juli nantinya mempertanyakan seputar seberapa besar praktik ilegal logingnya hingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Bencana banjir pada akhir 2025 memaksa para penyintas bencana Babo di Aceh Tamiang beralih profesi menjadi buruh kayu sisa banjir demi memenuhi kebutuhan hidup. Simak kisah perjuangan mereka.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kayu gelondongan yang berserakan setelah bencana banjir Sumatra bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Salah satunya boleh digunakan untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunanan hunian sementara dan tetap.

Masyarakat harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila ingin mengolah kayu gelondongan tersebut.

Adapun pembalakan liar diduga menjadi salah satu faktor terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

LSM GeRAK Aceh Barat mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pengiriman kayu ilegal pasca banjir bandang, khawatir aktivitas pengiriman kayu gelondongan di Aceh Barat ini memperparah bencana.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mengatakan progres pembersihan lumpur sudah hampir tuntas.

Sisa pembangunan sebesar 7 persen saat ini masih dalam tahap pendataan rinci sekaligus proses konstruksi di lapangan.

Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana, meliputi 49 sekolah di Aceh, 15 sekolah di Sumatera Utara dan lainnya.

Sejumlah toko yang sebelumnya lumpuh kini kembali beroperasi, menandai kebangkitan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut.

Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata.

Total, Rp537,22 miliar telah tersalurkan untuk stimulan perbaikan sebanyak 26.849 unit rumah, melanjutkan penyaluran bertahap yang pada Maret 2026.